Baru 3 Komoditas yang Dapat Pemangkasan Tarif Trump Jadi 19 Persen

Kemudian dalam dokumen tersebut, dilampirkan Trump mengenakan tarif 40 persen atas komoditas mineral dan tekstil Laos, yang pangsa impornya kurang dari 0,1 persen. Kamboja dikenakan tarif 35 persen atas komoditas garmen, alas kaki, dan produk pertanian yang pangsa impornya 0,8 persen.

Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan ke Thailand sebesar 36 persen atas komoditas otomobil, karet, dan elektronik yang pangsa impornya 2,3 persen. Pada Malaysia, tarif 25 persen dikenakan pada komoditas semikonduktor, elektronik, dan minyak kelapa sawit yang pangsa impornya 2,1 persen.

Untuk Vietnam, Trump mengenakan tarif 20 persen terhadap komoditas elektronik, garmen, dan alas kaki, yang pangsa impornya mencapai 3,4 persen. Namun, tarif 20 persen tidak berlaku pada komoditas yang diekspor ulang dari Vietnam (transhipped goods), karena tarifnya dikenakan sebesar 40 persen.

Lalu, Filipina dikenakan tarif 20 persen terhadap komoditas elektronik, semikonduktor, dan komoditas pertanian, di mana pangsa impornya 1,5 persen.

Singapura dikenakan tarif terkecil, yakni 10 persen atas produk permesinan, farmasi, dan minyak sulingan (refined oil), di mana pangsa impornya 1,8 persen.

Salah satu komoditas yang akan terdampak tarif Trump adalah alas kaki, yang menurut data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), pangsa ekspornya ke AS mencapai 35 persen.

Dalam dokumen itu, alas kaki belum masuk dalam komoditas yang dikenakan tarif 19 persen. Berdasarkan informasi dari sumber IDN Times, negosiasi mengenai tarif bea masuk alas kaki masih berlangsung.

"Alas kaki komponen produksinya masih dibicarakan," kata sumber tersebut kepada IDN Times.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), David Leonardo, yang mengatakan negosiasi pemangkasan tarif untuk komoditas lain masih berlangsung.

"Masih," ucap David saat dihubungi IDN Times.

IDN Times mencoba menghubungi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun, hingga berita ini terbit, Susiwijono belum memberikan tanggapan.

Negosiasi dengan Trump dilakukan pemerintah dengan memberikan proposal penawaran.

Dokumen yang diperoleh IDN Times menunjukkan, dalam proposal yang diajukan, Pemerintah Indonesia menyampaikan sejumlah komitmen strategis, termasuk penghapusan hambatan tarif dan nontarif, penguatan perdagangan digital, serta pendalaman kerja sama di sektor keamanan dan investasi.

Salah satu poin penting adalah penurunan tarif bea masuk produk asal AS hingga mendekati nol persen, tanpa penerapan kuota impor untuk seluruh produk dari AS. Selain itu, Indonesia berkomitmen mencabut berbagai pungutan yang dianggap memberatkan produk impor AS, terutama jika tarif tersebut melebihi tarif untuk produk sejenis di dalam negeri.

Mencabut pajak, biaya, atau pungutan pada produk AS yang melebihi yang dikenakan pada produk sejenis dalam negeri," ungkap dokumen tersebut.

"Mengenai hambatan nontarif, Pemerintah Indonesia juga memberikan relaksasi terhadap sejumlah regulasi impor yang selama ini menjadi perhatian AS, termasuk pelonggaran aturan untuk produk tertentu dengan pengecualian impor babi dan pakaian bekas.

Mencabut pajak, biaya, atau pungutan pada produk AS yang melebihi yang dikenakan pada produk sejenis dalam negeri," ungkap dokumen tersebut.

Mengenai hambatan nontarif, Pemerintah Indonesia juga memberikan relaksasi terhadap sejumlah regulasi impor yang selama ini menjadi perhatian AS, termasuk pelonggaran aturan untuk produk tertentu dengan pengecualian impor babi dan pakaian bekas.

Sementara itu, dari sisi keamanan nasional, pemerintah berkomitmen mempererat kerja sama strategis dengan Amerika Serikat di bidang maritim dan militer, serta meningkatkan pengawasan perbatasan di wilayah-wilayah sensitif seperti Laut China Selatan.

"Kerja sama yang lebih erat dengan AS dalam ekonomi dan keamanan melalui kebijakan maritim, kecuali percepatan ratifikasi perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI-Vietnam. Kemudian pengendalian ekspor, peningkatan kolaborasi militer, penggunaan teknologi komunikasi yang aman, serta penguatan pengawasan dan kontrol perbatasan, khususnya di Laut China Selatan," tulis dokumen itu.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, Indonesia mendorong kerja sama komersial di sektor mineral kritis, energi, industri, dan investasi strategis. Pemerintah juga membuka peluang yang lebih luas bagi masuknya produk dan investasi asal AS ke pasar Indonesia.