BBM SPBU Swasta Langka, Sekjen HIPMI Dorong Pertamina Berbenah

18 Sep 2025, 22:56 WIB

Penggunaan kendaraan bermotor mengisi Pertamax Green 95 di SPBU Pertamina 44.552.11 di Jalan Kyai Mojo No.52, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta, Sabtu (9/8/2025) siang. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Intinya sih...

Kebijakan Menteri ESDM dinilai sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo
Soroti perlunya perbaikan perencanaan logistik
Polemik BBM di SPBU swasta langka

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI), Anggawira, menanggapi terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta seperti BP, Shell, dan VIVO.

Anggawira berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sekaligus bisa menjawab kegelisahan dan masukan dari masyarakat akan kebutuhan BBM yang berkualitas dalam negeri. Menurutnya momen ini jadi waktu yang tepat untuk Pertamina berbenah.

Anggawira menilai, arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kepada badan usaha swasta (BU swasta) untuk membeli BBM ke Pertamina, merupakan jalan tengah yang bisa diambil SPBU swasta agar kebutuhan tercukupi dan bisnis bisa berjalan seperti biasa.

“Menurut saya ke depan di 2026 butuh perencanaan yang matang dari BU swasta dan ajak juga lembaga-lembaga independen untuk bisa ikut serta dalam penyusunan, dan dilakukan transparansi. Saya pun meminta kepada Pertamina agar melakukan koreksi dan perbaikan produk serta layanan sehingga tercipta persaingan bisnis yang sehat antar SPBU swasta dan milik negara,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

1. Kebijakan Menteri ESDM dinilai sudah sejalan dengan arahan Prabowo

Penggunaan kendaraan bermotor mengisi Pertamax Green 95 di SPBU Pertamina 44.552.11 di Jalan Kyai Mojo No.52, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta, Sabtu (9/8/2025) siang. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Menurut Anggawira, sebenarnya kebijakan yang diberlakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sudah sejalan dengan baik arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Keputusan Pak Bahlil sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengenai komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikontrol oleh negara merupakan arah kebijakan yang jelas terkait ketahanan energi nasional,” tuturnya.

2. Soroti perlunya perbaikan perencanaan logistik

Ilustrasi SPBU (IDN Times/Aditya Pratama)

Anggawira pun menjelaskan, pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan tambahan kuota impor 10 persen dibandingkan 2024 dan realisasi impor sudah mencapai 110 persen. Fakta bahwa stok bisa habis sebelum akhir tahun, disebut harus jadi pelajaran penting bagi industri untuk melakukan perencanaan logistik yang lebih baik, bukan sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih besar.

“Ke depan perlu perbaikan dalam rangka menyusun kebutuhan, tidak dipukul rata kenaikan impor masing-masing 10 persen. Sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan SPBU masing-masing karena ada yang pengembangan SPBU lebih progresif dan ada yang standar saja,” ucapnya.

3. Polemik BBM di SPBU swasta langka

ilustrasi SPBU (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, kelangkaan BBM terjadi di berbagai SPBU milik swasta meskipun Kementerian ESDM telah memberikan tambahan kuota impor 10 persen tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, apabila SPBU swasta ingin mendapatkan kuota lebih, mereka bisa melakukan kerja sama dengan Pertamina.

Menurut Bahlil, kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina sangat penting. Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat dan harus tetap dikendalikan oleh negara untuk menjaga stabilitas pasokan. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

"Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri ini. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?" kata Menteri Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).