Benahi Pertamina, Prabowo Diminta Ambil Sikap ke Menteri BUMN

03 Mar 2025, 21:21 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Intinya sih...

Presiden Prabowo didorong untuk respons tegas dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax di Pertamina.
Pengamat migas Yusri Usman menyoroti kekhawatiran terhadap dominasi pihak tertentu dalam sistem pengadaan minyak dan praktik bisnis merugikan masyarakat.
Yusri juga menyoroti lambannya respons Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam menangani kasus tersebut dan menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola bisnis Pertamina.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto didorong untuk mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan kasus pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax yang melibatkan Pertamina.

Saran itu disampaikan oleh pengamat sektor migas sekaligus Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman yang menilai respons tegas diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola energi.

“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan,” kata dia Senin (3/3/2025).

1. Ekosistem pengadaan komoditas energi perlu mendapat perhatian lebih

Pertamax Green 95. (dok. Pertamina)

Yusri menilai ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan dominasi pihak tertentu dalam sistem tersebut.

Selain itu, Yusri juga menyoroti adanya dugaan praktik bisnis yang merugikan masyarakat, khususnya pengguna BBM.

“Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir,” jelas dia.

2. Pengadaan minyak Pertamina tak lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN

Kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Yusri, menyoroti respons Menteri BUMN, Erick Thohir yang baru menyampaikan rencana evaluasi terhadap direksi yang menjadi tersangka setelah bertemu dengan Jaksa Agung, meskipun penyelidikan kasus tersebut sudah berlangsung sejak Oktober 2024.

Di sisi lain, dia punya keyakinannya terhadap profesionalisme tim penyidik Kejaksaan Agung dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, dia menekankan pentingnya peran Kementerian BUMN dalam mengawasi tata kelola bisnis Pertamina agar lebih transparan dan akuntabel.

"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," tambah Yusri.

3. Erick mengatakan akan lakukan tinjauan menyeluruh ke Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. (IDN Times/Trio Hamdani)

Sebelumnya, Erick menyatakan pihaknya akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap PT Pertamina (Persero) menyusul kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung.

Kasus yang dimaksud adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023.

Kejaksaan Agung menduga PT Pertamina Patra Niaga mencampur bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite yang kemudian dioplos di depo atau storage untuk dijadikan Pertamax atau BBM RON 92.

"Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total, seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya," kata Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).