BI dan Pemerintah Perkuat Sinergi Moneter-Fiskal

14 Nov 2026, 15:15 WIB2 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman. (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

BI dan Pemerintah memperkuat layanan kebanksentralan untuk menjaga stabilitas moneter, mendukung kebijakan fiskal, serta mempercepat pengelolaan rekening, transaksi, utang, dan kas negara.
Sinergi lintas lembaga menghasilkan pelunasan Obligasi Negara SRBI-01/MK/2003 pada 24 Agustus 2026, yang terkait dukungan likuiditas BI kepada perbankan saat krisis 1997–1998.
BI meningkatkan layanan untuk transaksi debt switching, membantu Pemerintah mengganti SBN jatuh tempo dengan utang bertenor lebih panjang dan memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung keberlanjutan fiskal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan kebanksentralan agar semakin cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 bertema “Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence” di Jakarta, Jumat (13/11). Acara tersebut dihadiri Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman, serta perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.

Thomas mengatakan, sinergi BI dan Pemerintah melalui layanan kebanksentralan perlu terus diperkuat untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal.

"Layanan kebanksentralan merupakan jasa yang diberikan BI kepada Pemerintah dan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah," jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).

1. BI perkuat layanan untuk dukung keberlanjutan fiskal

BI dan Pemerintah Perkuat Sinergi Moneter-Fiskal (Dok/Istimewa).

Ia menjelaskan bagi Pemerintah, layanan tersebut mencakup penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana dan penyelesaian transaksi, hingga penatausahaan surat utang dan utang luar negeri Pemerintah. Kecepatan dan ketepatan layanan ini dinilai penting untuk mendukung pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, termasuk melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi pengelolaan kas negara.

“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat,” ujar Thomas.

2. Obligasi negara terbitan 2003 akhirnya lunas

Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sejumlah capaian telah dihasilkan dari sinergi BI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta kementerian/lembaga lainnya. Salah satunya adalah penyelesaian kewajiban Pemerintah atas Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada Agustus 2026.

Obligasi yang diterbitkan pada 2003 tersebut berkaitan dengan penyelesaian surat utang Pemerintah atas dukungan likuiditas BI kepada perbankan selama krisis 1997–1998. Pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah kepada BI atas obligasi tersebut telah lunas.

3. Lewat debt switching, BI dukung pengelolaan utang pemerintah

Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, BI juga meningkatkan kualitas layanan untuk mendukung persiapan dan penyelesaian transaksi debt switching. Transaksi ini merupakan langkah Pemerintah untuk mengganti Surat Berharga Negara (SBN) yang akan jatuh tempo dengan penerbitan surat utang baru yang memiliki tenor lebih panjang.

Ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah melalui optimalisasi layanan kebanksentralan. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memperkuat stabilitas moneter dan keberlanjutan fiskal guna menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.