Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Logo Bank Indonesia
  • Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan BI menaikkan suku bunga acuan 50 bps menjadi 6,50 persen pada akhir 2027, setelah levelnya mencapai 6 persen pada November 2026.
  • Ketidakpastian geopolitik Timur Tengah dan volatilitas harga minyak berpotensi menjaga inflasi global, membuat The Fed tetap ketat, serta menekan nilai tukar dan arus modal negara berkembang.
  • Kenaikan imbal hasil US Treasury, potensi reklasifikasi MSCI, tingginya impor, dan fragmentasi perdagangan global dinilai dapat menekan rupiah, memicu arus modal keluar, serta memperlebar defisit transaksi berjalan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) diproyeksikan masih akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) hingga mencapai 6,50 persen pada akhir 2027. Proyeksi tersebut disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, dengan mempertimbangkan meningkatnya tekanan eksternal dan kerentanan ekonomi domestik.

Josua menilai, kombinasi tekanan global dan risiko dalam negeri berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah. Kondisi itu dapat mendorong BI mempertahankan kebijakan moneter ketat demi menjaga stabilitas ekonomi.

Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 26 November 2026, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 6 persen. Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 5,25 persen. Sementara itu, suku bunga Lending Facility meningkat menjadi 6,75 persen.

"BI akan mempertahankan sikap kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada sektor riil sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Prospek kenaikan suku bunga BI tambahan pada 2027 tetap terbuka seiring meningkatnya kerentanan eksternal dan tekanan ekonomi domestik," ujar Josua.

1. Ketidakpastian geopolitik Timur Tengah dan harga minyak membayangi ekonomi

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (unsplash.com/Mathieu Stern)

Josua menjelaskan, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan volatilitas harga minyak berpotensi mempertahankan tekanan inflasi global. Situasi tersebut dapat membuat bank sentral utama dunia, terutama bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed), tetap menjalankan kebijakan moneter ketat.

Sikap tersebut berpotensi membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Dampaknya, negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu mengantisipasi tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal.

"Ketidakpastian seputar konflik geopolitik di Timur Tengah, yang berujung pada volatilitas harga minyak, berpotensi mempertahankan tekanan inflasi global, sehingga membuat bank sentral utama, terutama The Fed, tetap bersikap hawkish," kata Josua.

2. Kerentanan ekonomi domestik menambah risiko stabilitas keuangan

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain tekanan global, kerentanan ekonomi domestik juga berpotensi memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan Indonesia.

Josua menjelaskan, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury dapat memperkuat dolar AS. Kondisi tersebut berpotensi menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Untuk mengantisipasinya, BI perlu menjaga selisih suku bunga yang kompetitif terhadap Federal Funds Rate (FFR). Langkah ini diperlukan untuk mempertahankan daya tarik aset domestik sekaligus meredam risiko inflasi impor.

Di sisi lain, potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi kategori Standalone Market turut menambah risiko. Perubahan status tersebut berpotensi memicu arus keluar modal, menekan pasar saham, dan memperlemah rupiah.

"Kerentanan domestik menambah risiko stabilitas makroekonomi dan keuangan. Potensi reklasifikasi MSCI ke status Standalone Market telah membebani kinerja ekuitas, arus portofolio, dan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kenaikan harga minyak dan depresiasi mata uang dapat memperparah inflasi impor, meningkatkan biaya subsidi energi dan pembayaran utang, serta memperlebar defisit fiskal," bebernya.

3. Siklus pengetatan moneter BI berpotensi berlanjut hingga 2027

Gedung Federal Reserve (Instagram/the Fed)

Josua juga menyoroti kuatnya permintaan impor di tengah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut, ditambah fragmentasi perdagangan global yang berkepanjangan, berpotensi memperburuk neraca perdagangan Indonesia.

Fragmentasi perdagangan global dapat menghambat kinerja ekspor. Jika berlangsung bersamaan dengan tingginya kebutuhan impor, kondisi ini berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan menambah tekanan terhadap rupiah.

"Keseimbangan risiko saat ini semakin mengarah pada pengetatan kebijakan moneter BI. Tingginya premi risiko dan tekanan terhadap rupiah yang berkelanjutan dapat mendorong BI lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar dibandingkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek," ujar Josua.

Dengan berbagai risiko tersebut, siklus pengetatan moneter BI diperkirakan masih berlanjut hingga 2027. Ketegangan geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah dapat menjaga tekanan inflasi global. Kondisi ini juga membuka peluang bagi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga.

Di dalam negeri, potensi reklasifikasi MSCI dapat memicu tambahan arus keluar modal dan memperbesar tekanan terhadap rupiah. Jika risiko tersebut meningkat, BI berpotensi kembali menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan eksternal.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More