BPJS Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Prabowo Minta Layanan Ditingkatkan

28 Sep 2026, 20:37 WIB2 min read

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

BPJS Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Prabowo Minta Layanan Ditingkatkan

Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025. (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Presiden Prabowo meminta layanan BPJS Kesehatan ditingkatkan, termasuk pemangkasan antrean dan pelayanan setara bagi pasien BPJS serta pasien umum.
Pemerintah menyepakati tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, yang dicairkan masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan November.
BPJS menyiapkan pembenahan iuran, kepesertaan, fraud dalam pelayanan, serta pola pembayaran untuk memperbaiki kualitas layanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

hingga September 2026

BPJS telah mengumpulkan iuran Rp118 triliun. Pembayaran manfaat pelayanan kesehatan mencapai Rp132 triliun.

Senin (28/9/2026)

Presiden Prabowo meminta pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan dalam rapat terbatas yang membahas pelayanan JKN. Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permintaan tersebut dalam konferensi pers.

Oktober

Tambahan dana Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan dicairkan.

November

Tambahan dana Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan dicairkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Presiden Prabowo meminta pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan, sementara pemerintah menyepakati tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan.
Who?
Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Where?
Rapat terbatas membahas JKN, sedangkan keterangan disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
When?
Senin (28/9/2026); tambahan dana dicairkan Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November.
Why?
Tambahan dana diberikan karena BPJS menghadapi cash flow gap setelah pembayaran manfaat pelayanan kesehatan mencapai Rp132 triliun, lebih besar dari iuran Rp118 triliun.
How?
Melalui tambahan dana pemerintah serta pembenahan pengumpulan iuran, ketepatan sasaran PBI, fraud dalam pelayanan, dan pola pembayaran berbasis nilai atau hasil layanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Presiden Prabowo meminta BPJS Kesehatan melayani pasien dengan lebih baik. Antrean diminta lebih singkat, dan pasien BPJS tidak boleh dibedakan dari pasien umum. Pemerintah memberi tambahan uang Rp20 triliun. BPJS juga akan membenahi iuran, peserta yang tidak aktif, dan cara membayar rumah sakit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana peningkatan layanan BPJS mencakup pemangkasan antrean, pelayanan yang tidak membedakan pasien, serta pembenahan pengumpulan iuran dan ketepatan penerima bantuan. Tambahan dana pemerintah juga memberi ruang bagi BPJS untuk menghadapi selisih keuangan, sambil memperbaiki pola pembayaran dan kualitas layanan sesuai kebutuhan peserta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Senin (28/9/2026).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Prabowo meminta antrean pasien BPJS dipersingkat dan pasien yang sudah masuk rumah sakit mendapat pelayanan dengan baik. Rumah sakit juga diminta tidak membedakan pasien BPJS dan pasien umum.

Pemerintah sebelumnya telah menyepakati pencairan tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan tahun ini. Dana tersebut terdiri dari Rp10 triliun yang dicairkan pada Oktober dan Rp10 triliun pada November.

"Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan," kata Budi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

1. Pemerintah dorong iuran BPJS lebih optimal

ilustrasi layanan BPJS Kesehatan (dok. bpjskesehatan.go.id)

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mendorong pengumpulan iuran BPJS agar lebih baik. Perbaikan juga diarahkan pada ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI).

Penetapan peserta PBI mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Langkah tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai keberlanjutan program JKN.

"Kami mendorong supaya collection iuran, pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik, tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSN," ujar Suahasil.

2. BPJS Kesehatan siapkan sejumlah pembenahan

ilustrasi menggunakan aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. (IDN Times/Dhana Kencana)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan terdapat sekitar 52 juta peserta yang tidak aktif. Jika peserta tersebut kembali membayar iuran, penerimaan BPJS dapat bertambah.

Dengan asumsi seluruh peserta membayar iuran kelas III, potensi penerimaannya sekitar Rp2 triliun per bulan atau Rp24 triliun dalam setahun.

Selain kepesertaan, BPJS mencatat adanya faktor lain yang memengaruhi keuangan, seperti penyesuaian iuran yang belum dilakukan selama enam tahun, inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, dan peningkatan pemanfaatan layanan.

BPJS juga akan memperbaiki fraud dalam pelayanan serta mengubah pola pembayaran dari berbasis volume layanan menuju berbasis nilai atau hasil layanan.

"Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran," paparnya.

3. Suntikan dari pemerintah untuk mengatasi gap

ilustrasi pegawai BPJS Kesehatan (antaranews.com/M RISYAL HIDAYAT)

BPJS telah mengumpulkan iuran Rp118 triliun per September. Sementara pembayaran manfaat pelayanan kesehatan mencapai Rp132 triliun. Selisih tersebut membuat BPJS menghadapi cash flow gap untuk membayar layanan kesehatan yang sudah diberikan fasilitas kesehatan.

"Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun," kata dia.