BPKP Selamatkan Keuangan Negara Rp78,68 Triliun dalam 5 Tahun

22 Mei 2024, 11:21 WIB

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan BPKP melalui pengawasan yang dilakukan, telah berhasil menyelamatkan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Ateh di hadapan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 yang mengambil tema “Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan”.

“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I-2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun,” kata dia, Rabu (22/5/2024).

Selain itu, dalam lima tahun terakhir, telah tercapai penghematan belanja negara sebesar Rp192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara sebesar Rp38,75 triliun.

1. BPKP tegaskan bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Ateh menegaskan, BPKP tidak hanya bertanggung jawab dalam mengawasi akuntabilitas keuangan, tetapi juga mengawal efektivitas pembangunan di berbagai bidang.

Bidang-bidang tersebut meliputi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta transformasi energi hijau.

“Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan,” ujarnya.

2. Pengawasan internal yang dilakukan memberikan dampak positif

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Ateh menyatakan pengawasan intern telah memberikan dampak positif yang signifikan. Sebagai contoh, dalam bidang infrastruktur, BPKP telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain memantau kemajuan pembangunan fisik, BPKP juga memastikan infrastruktur konektivitas yang dibangun telah meningkatkan mobilitas dan mengurangi biaya logistik. Hal itu berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

“Tidak hanya mengawal selesainya pembangunan fisik, kami ikut memastikan bahwa berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik,” ujar Ateh.

3. Terdapat tantangan di bidang pendidikan hingga kesehatan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Meskipun beberapa program strategis nasional telah mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden, kata Ateh, masih terdapat ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan dalam sejumlah program pemerintah lainnya.

Hal itu terutama pada bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan menunjukkan tantangan yang signifikan. Hasil pengawasan BPKP terhadap ketiga bidang tersebut mengidentifikasi masalah serupa, yaitu kurangnya koordinasi antara instansi pusat dan daerah, serta harmonisasi program yang masih perlu diperbaiki.

“Isu kecukupan, integrasi, dan validasi data juga masih menjadi akar masalah,” tambahnya.

Oleh karena itu, rekomendasi dari BPKP menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja yang dapat diukur, pengendalian pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan manfaat program yang optimal.