Jokowi Minta Kinerja BPKP Ditingkatkan, Ingatkan Tukin Naik 100 Persen
- Jokowi meminta kinerja BPKP ditingkatkan, termasuk peningkatan tunjangan kinerja yang sudah dinaikan 100 persen.
- BPKP harus mengawal kesinambungan pembangunan dan mencegah penyimpangan agar rakyat mendapat manfaat maksimal.
- Tantangan pemerintah ke depan semakin berat, Jokowi meminta BPKP untuk terus berinovasi dalam penggunaan teknologi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi meminta kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditingkatkan.
Jokowi kemudian mengingatkan, tunjangan kinerja (tukin) BPKP tahun lalu sudah dinaikan 100 persen.
"Tahun lalu, seingat saya bulan Juni saya menandatangani Keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100 persen. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP yang harapannya tentu memicu dan memacu kinerja dari BPKP," ujar Jokowi, Rabu (22/5/2024).
1. Jokowi sebut BPKP memiliki peran besar
Jokowi mengatakan, BPKP memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan sehingga rakyat mendapat manfaat yang maksimal.
"Kalau kita ibaratkan gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas," kata dia.
Menurutnya, BPKP tidak boleh hanya sekadar memperbanyak larangan. Sebab, hal itu dapat memperlambat pembangunan.
"Jangan hanya sekadar memperbanyak lampu merah, ini gak boleh-itu gak boleh, ini gak boleh-itu gak boleh, bukan itu! Atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu! Karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat, padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat," kata dia.
2. Jokowi menyebut sasaran kinerja BPKP tidak hanya mencari kesalahan
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, sasaran kinerja BPKP tidak hanya mencari kesalahan. Menurutnya, BPKP harus bisa mencegah penyimpangan.
"Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan. Lah, ini keliru diemin saja, mestinya dibetulkan di awal, diberi tahu di awal, 'ini keliru, jangan terbalik!' Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatkan rakyat dari program pemerintah, ke sana mestinya," ujar Jokowi.
3. Tuntutan semakin berat
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, tantangan pemerintah ke depan semakin berat. Terlebih, tuntutan dari masyarakat mudah membuat viral apabila ada yang tidak sesuai.
"Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar pasti ini membesar dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ada apa sedikit viralkan-ada apa sedikit viralkan, ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," ucap dia.
Jokowi pun meminta BPKP untuk terus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi.
"Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform redetection and exclusion system untuk warning atau blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain, saya kira bapak ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semua, ada sistem robotic process untuk otomasi pengawasan, ada sensor IoT dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa di awasi bisa dipantau," ucapnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.
