Jokowi: Tuntutan Rakyat Semakin Besar, Ada Apa Sedikit Viralkan!
- Jokowi: Tantangan pemerintah semakin besar, belanja dan tuntutan masyarakat meningkat
- BPKP diminta berinovasi dengan teknologi, kinerja ditingkatkan karena tunjangan kinerja sudah dinaikan 100%
- BPKP harus mencegah penyimpangan, fokus pada manfaat program pemerintah bagi rakyat
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan tantangan pemerintah ke depan semakin besar. Terlebih, tuntutan dari masyarakat yang mudah membuat viral apabila ada sesuatu yang tidak sesuai.
Hal itu Jokowi sampaikan saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
"Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program, dan belanja pemerintah akan semakin besar, pasti ini membesar dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ada apa sedikit viralkan-ada apa sedikit viralkan, ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," ujar Jokowi.
Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi.
"Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform redetection and exclusion system untuk warning atau blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain, saya kira bapak ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semua, ada sistem robotic process untuk otomasi pengawasan, ada sensor IoT dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi bisa dipantau," ucap dia.
1. Jokowi minta kinerja BPKP ditingkatkan, ingatkan tunjangan kinerja naik 100 persen
Jokowi pun meminta kinerja BPKP ditingkatkan. Jokowi kemudian mengingatkan, tunjangan kinerja (tukin) BPKP tahun lalu yang sudah dinaikan 100 persen.
"Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100 persen. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP yang harapannya tentu memicu dan memacu kinerja dari BPKP," ucap dia.
2. Jokowi sebut BPKP memiliki peran besar
Jokowi mengatakan, BPKP memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan sehingga rakyat mendapat manfaat yang maksimal.
"Kalau kita ibaratkan gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas," kata dia.
Menurutnya, BPKP tidak boleh hanya sekadar memperbanyak larangan. Sebab, hal itu dapat memperlambat pembangunan.
"Jangan hanya sekadar memperbanyak lampu merah, ini gak boleh-itu gak boleh, ini gak boleh-itu gak boleh, bukan itu! Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, bukan itu, karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat, padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat," kata dia.
3. Jokowi menyebut sasaran kinerja BPKP tidak hanya mencari kesalahan
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, sasaran kinerja BPKP tidak hanya mencari kesalahan. Menurutnya, BPKP harus bisa mencegah penyimpangan.
"Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan. Lah ini keliru diemin saja, mestinya dibetulkan di awal, diberi tahu di awal, ini keliru. Jangan terbalik! Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa manfaat dirasakan rakyat dari program pemerintah, ke sana mestinya," ujar Jokowi.
