Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, KSPI: Tak Akan Bikin Bangkrut

Rentang kenaikan UMP 2027 yang diajukan KSPI itu mempertimbangkan data rata-rata inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu sekitar 3,2 persen untuk periode Oktober 2025-September 2026. Kemudian, perhitungan itu juga mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi secara tahunan sebesar 5,43 persen, dan indeks tertentu 0,9 persen (maksimal).

Dengan komponen tersebut, perhitungan UMP yang didapat adalah 7,8 persen. Namun, dengan kondisi ekonomi setiap wilayah berbeda, diharapkan UMP 2027 naik minimal 7,5 persen.

Adapun kenaikan 9,5 persen mempertimbangkan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu Maluku Utara mencapai 20,5 persen, dan inflasi 5 persen. Jika menghitung angka tersebut, maka seharusnya kenaikan UMP di Maluku Utara sebesar 14 persen. Namun, selama ini kenaikan UMP tak pernah menyentuh dua digit. Sehingga KSPI menghitung rentang maksimal 9,5 persen.

“Maka kami turunkan menjadi 9,5 persen. Dengan demikian, kenaikan upah minimum tahun 2027 permintaan usulan atau saran dari buruh adalah berkisar 7,5 persen sampai dengan 9,5 persen. Itu perhitungannya,” tutur Said.

Said mengatakan, kenaikan UMP 7,5 persen sampai 9,5 persen tak akan membuat perusahaan bangkrut, atau sampai harus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sebab, menurut dia, pabrik yang tutup pada periode 2025 sampai Juni 2026 justru lebih banyak di wilayah dengan upah minimum terendah.

“Pabrik yang paling banyak tutup justru yang memiliki upah minimum rendah, di mana? Di Jawa Tengah, di Majalengka, Sumedang, itu yang upah minimumnya rendah,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, KSPI meminta pemerintah dapat menetapkan kenaikan UMP sebesar 7,5-9,5 persen per 1 November 2027.

“Yaitu 60 hari sebelum berlakunya upah minimum. Ditariknya dari 1 Januari, tarik 60 hari kan 1 November 2026,” kata Said Iqbal.