Pemerintah China resmi menetapkan data dan algoritma sebagai rahasia dagang, memperluas perlindungan hukum terhadap aset digital perusahaan di tengah persaingan teknologi global.
Perusahaan diwajibkan membatasi akses data bagi karyawan remote serta mencatat aktivitas pengguna untuk menjaga keamanan informasi sensitif dan mempermudah pelaporan pencurian data.
SAMR melakukan pengawasan khusus pada sektor teknologi utama dan menyiapkan sanksi berat, termasuk denda hingga 5 juta yuan, bagi pelaku pembajakan karyawan atau pencurian rahasia dagang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah China resmi memberlakukan aturan baru yang memasukkan data dan algoritma ke dalam kategori rahasia dagang mulai awal bulan ini. Kebijakan ini lahir di tengah ketatnya persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat (AS).

Aturan tersebut menjadi payung hukum pertama di China yang memberikan pelindungan langsung terhadap aset digital milik perusahaan. Ke depan, setiap perusahaan wajib menjaga keamanan aset teknologi informasinya untuk memperoleh pelindungan hukum penuh.

Table of Content

1. Cakupan rahasia dagang diperluas

2. Perusahaan wajib batasi akses data karyawan remote

3. Sanksi tegas untuk praktik pembajakan karyawan

1. Cakupan rahasia dagang diperluas

Aturan baru ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar China atau State Administration for Market Regulation (SAMR). Regulasi ini menggantikan aturan lama tentang rahasia dagang yang berlaku sejak tahun 1995.

Cakupan rahasia dagang kini menjadi lebih luas. Beberapa di antaranya meliputi struktur, rumus, bahan, proses, data, algoritma, program komputer, hingga kode pemrograman. Informasi tersebut harus bersifat tidak diketahui publik, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya secara mandiri oleh perusahaan.

2. Perusahaan wajib batasi akses data karyawan remote

Pemerintah China kini memperketat protokol keamanan bagi karyawan yang bekerja dari jarak jauh (remote) maupun yang terlibat kerja sama lintas negara. Perusahaan wajib membatasi akses berkas sesuai dengan tingkatan jabatan karyawan.

Selain itu, perusahaan juga harus mengamankan data-data sensitif. Segala bentuk aktivitas pengguna di dalam sistem internal wajib dicatat dan dipantau.

"Pengakuan terhadap pentingnya perlindungan teknis untuk kerja jarak jauh dan lintas negara ini merupakan tambahan penting yang sesuai dengan realitas bisnis saat ini," tulis perwakilan lembaga hukum Morgan Lewis, K Lesli Ligorner dan Xiaoqian Zhou.

Pemilik hak cipta kini juga mendapatkan kemudahan dalam prosedur pelaporan jika terjadi pencurian data.

"Aturan ini menghapus syarat pembuktian yang rumit dan memberikan daftar bukti awal yang bisa diajukan oleh pemilik hak kekayaan intelektual," tulis perwakilan biro hukum Faegre Drinker, Yiqiang Lee Li.

3. Sanksi tegas untuk praktik pembajakan karyawan

Bersamaan dengan aturan ini, SAMR mengadakan pengawasan khusus selama satu bulan. Pengawasan berfokus pada sektor teknologi kunci, seperti biomedis, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI).

Pemerintah secara khusus memantau proses rekrutmen pegawai yang mencurigakan. Mereka menegaskan akan menindak tegas praktik pembajakan karyawan dari perusahaan pesaing (malicious poaching) yang bertujuan untuk mencuri informasi rahasia.

Pemerintah menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar aturan ini. Pihak berwenang berhak menyita barang bukti hingga memeriksa rekening bank pelaku yang terlibat.

"Pada pelanggaran berat, denda bisa mencapai 1 juta hingga 5 juta yuan (Rp2,66 miliar-Rp13,3 mliar) dan keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut bisa disita," tulis perwakilan lembaga hukum Morgan Lewis, K Lesli Ligorner dan Xiaoqian Zhou.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.