Cuma 23 Persen Lulusan Perguruan Tinggi Masuk Pasar Kerja, Sad Banget!

25 Jan 2023, 14:20 WIB

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Bogor, IDN Times - Produktivitas sumber daya manusia (SDM) nasional menjadi satu dari tiga tantangan bonus demografi yang dihadapi Republik Indonesia pada 2030 mendatang. Saat ini, SDM Indonesia belum bisa cukup bersaing dengan SDM dari negara-negara lain.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati pada saat menghadiri Unite For Education (UFE) Sustainability Forum ke-12 yang diselenggarakan oleh PermataBank, Rabu (25/1/2023).

"Dari 72,72 persen penduduk usia produktif, hanya 23 persen dari perguruan tinggi kita yang bisa masuk ke pasar kerja. Sementara sisanya pendidikan menengah ke bawah jadi secara nasional produktivitas kita memang masih belum bisa bersaing dengan negara lain," tutur Kiki.

1. Tantangan ketersediaan lapangan kerja

ilustrasi lowongan kerja (IDN Times/Nathan Manaloe)

Ketersediaan lapangan kerja juga menjadi tantangan dari bonus demografi yang dihadapi RI delapan tahun lagi. Kiki menjelaskan, tiap tahunnya ada 1,65 juta lulusan perguruan tinggi dan 1,8 juta lulusan tingkat SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan studi.

"Artinya ada 3,45 juta pencari kerja baru tiap tahun," ujar dia.

2. Tingkat pengangguran

ilustrasi pencari kerja (IDN Times/Aditya Pratama)

Tantangan ketiga dari bonus demografi adalah tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup tinggi.

Hal itu tentunya menjadi pekerjaan rumah (PR) buat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi.

"Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan ada 8,42 juta pengangguran dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,86 persen, menurun 0,63 poin dibandingkan Agustus 2021 (6,49 persen)," ucap Kiki.

3. Pendidikan vokasi jadi solusi

Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)

Kiki pun mengungkapkan, pendidikan vokasi jadi solusi untuk mengatasi tiga tantangan bonus demografi yang bakal dihadapi RI pada 2030. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadikan penguatan pendidikan vokasi sebagai salah satu fokus dalam upaya penguatan SDM.

Komitmen akan kemajuan vokasi sudah sejak 2016 disuarakan oleh Jokowi, diikuti dengan keluarnya INPRES tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Peraturan Presiden (PERPRES) perihal Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada tahun 2022.

Ciri khas pendidikan vokasi yang paling menonjol adalah proses pembelajaran yang kental dengan budaya industri. Meningkatnya kualitas dari pendidikan vokasi melalui keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) diharapkan mampu mendongkrak daya saing industri sehingga berimplikasi pada penguatan ekonomi nasional.

"Pendidikan vokasi sebagai solusi konkret karena pemerintah melalui pendidikan vokasi diproyeksikan dapat mengakselerasi kebutuhan tersebut, baik SDM tenaga kerja maupun SDM wirausaha," kata Kiki.