ilustrasi memadamkan kebakaran hutan (unsplash.com/Filippos Sdralias)
Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya untuk memadamkan api, memantau kualitas udara, menangani dampak kesehatan, dan membantu masyarakat terdampak. Setelah kebakaran selesai, pemerintah juga dapat menghadapi kebutuhan biaya untuk memulihkan lahan, memperbaiki lingkungan, dan mendukung pemulihan kegiatan ekonomi. Pengeluaran tersebut dapat menambah tekanan pada anggaran yang juga dibutuhkan untuk layanan publik lainnya.
Besarnya kerugian karhutla pernah terlihat dalam kajian Bank Dunia mengenai kebakaran dan kabut asap Indonesia pada 2015. Kajian tersebut memperkirakan total kerugian ekonomi mencapai sekitar US$16,1 miliar, termasuk dampak pada pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, pariwisata, dan lingkungan. Angka itu merupakan estimasi untuk peristiwa 2015, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menggambarkan kerugian setiap kejadian karhutla pada tahun lainnya.
Dampak ekonomi imbas karhutla yang merugikan rakyat dan negara tak hanya berasal dari lahan dan tanaman yang terbakar, tetapi juga dari gangguan kesehatan, hilangnya produktivitas, serta terhambatnya kegiatan usaha. Sebagian dampak dapat berlangsung lama karena pemulihan lingkungan dan kegiatan ekonomi membutuhkan waktu serta biaya. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan dini penting untuk mengurangi kerugian yang harus ditanggung masyarakat, pelaku usaha, dan negara.