DEN: Pemerintah Prabowo Belum Maksimal Ciptakan Lapangan Kerja Baru

19 Feb 2026, 12:32 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Mari Elka Pangestu dalam acara Indonesia Summit 2025. (Dok. IDN Times)

Intinya sih...

Sumber ketegangan sosial baru karena 80% lapangan pekerjaan baru di sektor informal dengan upah rendah.
Pemicu pelemahan daya beli kelas menengah akibat lapangan pekerjaan baru dengan gaji rendah.
Identifikasi lima PR pemerintah untuk diselesaikan dalam lima tahun mendatang, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menyoroti penciptaan lapangan kerja yang masih belum maksimal dilakukan pemerintah saat ini. Tak heran jika kemudian DEN memasukkan hal tersebut dalam lima pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan dalam lima tahun mendatang.

Menurut Mari, pengangguran terbuka yang mengalami penurunan belum bisa jadi acuan lantaran penciptaan lapangan kerja baru rata-rata ada pada sektor informal.

"Penciptaan lapangan pekerjaan yang baru itu rata-rata di sektor informal, yang gajinya rendah, dan PHK di sektor formal masih meningkat dan juga yang lebih mengkhawatirkan, yang menganggur itu lebih banyak kaum muda, sekitar 25 persen, dan yang lebih terdidik," tutur Mari dalam Economic Outlook 2026, Kamis (19/2/2026).

1. Sumber ketegangan sosial baru

Para pencari kerja melihat lowongan pekerjaan pada kegiatan job fair di Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu (9/8/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mari pun mengidentifikasi jika pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang baik bisa memicu adanya sumber ketegangan sosial baru. Adapun sampai saat ini, 80 persen lapangan pekerjaan baru adalah sektor informal dengan rata-rata upah yang kecil.

"Ini menunjukkan perlunya penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan juga permasalahan penciptaan lapangan pekerjaan yang di sektor formal dengan decent wage atau di atas minimum wage," kata Mari.

2. Pemicu pelemahan daya beli kelas menegah

Ilustrasi pasar tradisional. (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Lapangan pekerjaan baru dengan gaji atau upah rendah itu kemudian dinilai Mari sebagai biang kerok penurunan daya beli kelas menengah. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal dengan gaji atau upah layak menjadi keharusan jika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.

"Ini juga menjadi salah satu faktor penurunan daya beli kelas menengah, yang juga perlu diatasi dengan meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan," kata Mari.

3. Lima PR yang mesti diselesaikan pemerintah

Mayor Teddy Dilantik Jadi Seskab bareng Wakil Menteri Prabowo pada Senin (21/10/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Mari dan DEN sebelumnya telah mengidentifikasi lima hal yang jadi PR pemerintah untuk diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

"Ini bagian dari PR yang harus dihadapi. Meredam harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, dan penyediaan lapangan pekerjaan serta pengurangan kemiskinan, dan keamanan/ketertiban," kata Mari.