DHL Hentikan Pengiriman Global ke AS di Atas Rp13,5 Juta
- DHL Express hentikan sementara pengiriman B2C di atas 800 dolar AS ke individu di AS akibat perubahan regulasi bea cukai yang menyebabkan penundaan signifikan.
- Badan Bea Cukai AS menurunkan ambang batas formal entry menjadi 800 dolar AS, mempengaruhi pengiriman dari berbagai negara dan menyebabkan penundaan.
Jakarta, IDN Times - DHL Express mengumumkan penghentian sementara pengiriman business-to-consumer (B2C) bernilai di atas 800 dolar AS (Rp13,5 juta) ke individu di Amerika Serikat (AS). Keputusan ini diambil menyusul perubahan regulasi bea cukai AS yang menyebabkan penundaan signifikan dalam proses clearance.
Langkah yang mulai berlaku pada Senin (21/4/2025) dan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut, mempengaruhi pengiriman dari berbagai negara, termasuk Hong Kong. Pengiriman B2B serta pengiriman di bawah 800 dolar AS tetap tidak terdampak, meskipun B2B berpotensi mengalami keterlambatan.
1. Perubahan regulasi bea cukai AS
Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) pada Jumat (4/4) menurunkan ambang batas formal entry dari 2.500 dolar AS (Rp42,1 juta) menjadi 800 dolar AS (Rp13,5 juta) untuk semua pengiriman ke AS.
Kebijakan ini menghapus proses informal entry yang lebih sederhana untuk pengiriman bernilai 800 dolar AS hingga 2.500 dolar AS, sehingga semua pengiriman di atas 800 dolar AS kini memerlukan dokumen formal dan proses clearance yang lebih rumit. Akibatnya, DHL melaporkan lonjakan volume clearance formal yang menyebabkan penundaan pengiriman selama beberapa hari.
“Kami sedang bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas dan mengelola peningkatan ini, tetapi saat ini pengiriman di atas 800 dolar AS (Rp13,5 juta) mengalami penundaan signifikan,” kata juru bicara DHL, dilansir dari South China Morning Post.
Penghentian layanan B2C ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam menangani beban kerja baru. Perubahan ini juga terkait dengan kebijakan baru pemerintahan Trump, yang menghapus pengecualian de minimis untuk pengiriman bernilai di bawah 800 dolar AS dari China dan Hong Kong. Kebijakan tersebut memicu kekacauan logistik, memaksa DHL untuk menyesuaikan operasinya secara global.
2. Dampak pada konsumen dan bisnis
Keputusan DHL ini berdampak langsung pada konsumen AS yang sering membeli barang bernilai tinggi melalui platform e-commerce internasional seperti Shein dan Temu. Pengiriman B2C di atas 800 dolar AS (Rp13,5 juta) yang kini terhenti, memaksa konsumen beralih ke kurir lain seperti FedEx atau UPS, yang juga melaporkan potensi kenaikan biaya dan penundaan.
“Kami terus memproses pengiriman dari Hong Kong ke AS sesuai aturan bea cukai yang berlaku dan akan membantu pelanggan beradaptasi dengan perubahan ini,” ujar perwakilan DHL, dikutip dari CNN Business.
Konsumen juga menghadapi biaya tambahan. Sejak Februari 2025, beberapa pelanggan melaporkan tagihan bea masuk dan biaya administrasi hingga 50 dolar AS (Rp843,9 ribu) per paket, bahkan untuk pengiriman bernilai rendah, karena sistem bea cukai belum sepenuhnya disesuaikan. Hal ini meningkatkan biaya belanja online bagi konsumen AS.
3. Tantangan logistik dan respons industri
Penghentian layanan DHL mencerminkan tantangan logistik yang lebih luas akibat perang dagang AS dengan beberapa negara, terutama China. Kebijakan tarif dan perubahan aturan bea cukai telah memicu gangguan rantai pasok global. CEO DHL Group, Tobias Meyer, menyatakan bahwa perusahaan merasa lelah menghadapi ketidakpastian kebijakan tarif AS.
“Kami berusaha meminimalkan dampak pada pelanggan, tetapi perubahan mendadak ini sangat memengaruhi operasi,” katanya, dikutip dari Bloomberg.
Industri logistik kini berlomba menyesuaikan diri. DHL berencana memperluas operasi pialang bea cukai untuk mengatasi lonjakan permintaan, tetapi proses ini membutuhkan waktu. Sementara itu, Hongkong Post telah menghentikan layanan pengiriman barang ke AS sejak Rabu (16/4), menuduh AS melakukan intimidasi melalui kebijakan tarif. Kurir lain seperti FedEx menyatakan operasi mereka tetap normal, tetapi belum merinci strategi menghadapi aturan baru.
