Ditjen Pajak Kumpulkan Rp11,03 Triliun dari PPN Perdagangan Digital

04 Mar 2023, 10:10 WIB

setkab.go.id

Jakarta. IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak melaporkan, pemerintah telah menunjuk 142 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 28 Februari 2023.

Itu berkurang 1 pelaku usaha jika dibandingkan dengan jumlah bulan lalu karena dilakukan satu pencabutan pemungut PPN PMSE.

“Pemungut PPN PMSE yang dicabut adalah NBA Properties, Inc. Pencabutan dilakukan karena adanya peralihan entitas yang memberikan pelayanan di Indonesia akibat restrukturisasi usaha,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/3/2023).

1. 124 Perusahaan Pungut dan Setor hingga Rp 11,4 Triliun

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk tersebut, 124 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp11,03 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran pada 2021, Rp5,51 triliun setoran di 2022, dan Rp891,5 miliar setoran 2023.

2. Aturan PMSE berdasarkan PMK 60/2022

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

3. Kriteria pelaku usaha pemungut PPN PMSE

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni yang memiliki nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.

"Ke depan, untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha atau level playing field bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," ucap Neil.