Menteri PU Telusuri Sumber Dana ASN Diduga Judol hingga Rp800 Juta
- Menteri PU Dody Hanggodo memerintahkan Irjen Kementerian PU menelusuri sumber dana ASN yang diduga bermain judi online dengan transaksi mencapai ratusan juta rupiah.
- Pegawai dengan transaksi judi online di atas Rp10 juta akan diperiksa lebih lanjut, sementara yang di bawahnya berpotensi mendapat teguran atau sanksi ringan.
- Data sekitar 6.300 pegawai terindikasi judi online berasal dari laporan resmi PPATK yang diserahkan langsung kepada Menteri PU untuk ditindaklanjuti.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PU memeriksa sumber dana pegawai yang diduga melakukan judi online (judol) dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah.
Dody mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui asal uang yang digunakan, apakah berasal dari pinjaman online (pinjol) atau sumber lainnya. Dia menyebut pihaknya perlu memastikan tidak ada uang rakyat yang digunakan untuk aktivitas tersebut.
"Yang kita takutkan kan uang ini uang rakyat dipakai. Yang kita takutkan kan itu. Tapi saya kan sekali lagi, saya tidak boleh suuzon kepada staf saya sendiri. Makanya kemudian perlu lah nanti akan diperiksa oleh Inspektur Jenderal," katanya kepada jurnalis di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
1. Transaksi tertinggi satu pegawai capai Rp800 juta
Dody mengaku terkejut setelah melihat nilai transaksi pegawai yang terindikasi bermain judol. Menurutnya, transaksi tersebut tidak berasal dari pejabat tinggi seperti eselon I atau II, melainkan pegawai pada level eselon IV, eselon V, maupun pegawai tanpa jenjang eselon.
Dia menyebut nilai transaksi tertinggi dari satu pegawai mencapai lebih dari Rp800 juta. Sementara total nilai transaksi dari sekitar 6.300 pegawai tersebut berada di angka miliaran rupiah, bukan triliunan.
"Ya itu paling tinggi Rp800 sekian juta, paling tinggi, satu orang," ujar Dody.
2. Pegawai dengan transaksi di atas Rp10 juta akan didalami
Dody mengatakan data pegawai diduga bermain judol yang diterima akan dipilah untuk menentukan tindak lanjut. Pegawai dengan nilai transaksi judol di atas Rp10 juta akan menjadi fokus pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, pegawai dengan nilai transaksi di bawah Rp10 juta kemungkinan akan diberikan teguran, peringatan, maupun sanksi ringan. Dia menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan uang rakyat tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya.
"Yang Rp10 juta ke atas mungkin nanti ada pendalaman lebih lanjut. Basically begini, basically kita tidak mau uang rakyat itu dipakai yang tidak pada tempatnya," tuturnya.
3. Data 6.300 pegawai diduga judol berasal dari PPATK
Dody menjelaskan data terkait dugaan aktivitas judol tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan data itu diterima melalui jalur resmi berupa surat dari Kepala PPATK kepada dirinya.
Selain itu, dia juga pernah menerima informasi secara informal dari pihak PPATK. Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 6.300 pegawai Kementerian PU yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online.
"Kalau data dari PPATK itu riil. Saya secara resmi dan tidak resmi, tidak resmi itu maksudnya Pak Ivan tuh menyerahkan data ke saya itu kan enggak resmi. Tapi secara resmi ada surat resmi tuh dari Kepala PPATK kepada saya untuk menyerahkan," kata Dody.
