Dorong Investasi, BKPM Cabut 1.033 Izin Usaha Pertambangan

Bahlil mengatakan, pemerintah meyakini bahwa banyak pihak yang tidak setuju dengan pencabutan tersebut, tapi langkah itu harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penataan.

“Kenapa? Karena sebagian izin ini digadaikan di bank. Izin kan, nggak boleh digadaikan di bank,” tegasnya.

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa banyak yang memiliki izin untuk dijual kembali maupun dipertaruhkan dalam saham. Namun dana yang diperoleh kemudian tidak pernah digunakan untuk pembangunan.

“Keempat, izin-izin ini banyak mangkrak tapi nggak jelas yang punya siapa. Itu untuk IUP,” ujarnya.

Bahlil mengatakan, pemerintah meyakini bahwa banyak pihak yang tidak setuju dengan pencabutan tersebut, tapi langkah itu harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penataan.

“Kenapa? Karena sebagian izin ini digadaikan di bank. Izin kan, nggak boleh digadaikan di bank,” tegasnya.

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa banyak yang memiliki izin untuk dijual kembali maupun dipertaruhkan dalam saham. Namun dana yang diperoleh kemudian tidak pernah digunakan untuk pembangunan.

“Keempat, izin-izin ini banyak mangkrak tapi nggak jelas yang punya siapa. Itu untuk IUP,” ujarnya.

Sementara terkait izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), ia mengatakan mencabut izin untuk kurang lebih sekitar 3,2 juta hektar lahan. Namun ia menambahkan bahwa dari total itu, yang telah berhasil dicabut izinnya dan terverifikasi baru sebanyak 15 perusahaan.

“Dengan total 300 ribu lebih. Nah, kami melakukan pencabutan ini dalam rangka percepatan investasi,” katanya.

Sementara terkait izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), ia mengatakan mencabut izin untuk kurang lebih sekitar 3,2 juta hektar lahan. Namun ia menambahkan bahwa dari total itu, yang telah berhasil dicabut izinnya dan terverifikasi baru sebanyak 15 perusahaan.

“Dengan total 300 ribu lebih. Nah, kami melakukan pencabutan ini dalam rangka percepatan investasi,” katanya.

Bahlil mengatakan saat ini ada banyak investor yang ingin menanamkan modal namun konsesi tidak lagi tersedia.

“Nah, ini pak menteri, kita lakukan dalam rangka distribusi ke tingkat bawah,” ujarnya, merujuk pada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut.

“Arahan Bapak Presiden, kita memberikan prioritas adalah kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam proses perjuangan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan contoh seperti NU, Muhammadiyah, gereja-gereja, kemudian BUMD, BUMDes dan kemudian UMKM yang ada di daerah,” katanya.

Bahlil mengatakan saat ini ada banyak investor yang ingin menanamkan modal namun konsesi tidak lagi tersedia.

“Nah, ini pak menteri, kita lakukan dalam rangka distribusi ke tingkat bawah,” ujarnya, merujuk pada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut.

“Arahan Bapak Presiden, kita memberikan prioritas adalah kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam proses perjuangan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan contoh seperti NU, Muhammadiyah, gereja-gereja, kemudian BUMD, BUMDes dan kemudian UMKM yang ada di daerah,” katanya.