Jakarta, IDN Times – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai strategi menghadapi tekanan ekonomi global tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga harus memastikan perlindungan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut dia, pelemahan rupiah sering kali menjadi sorotan di pasar keuangan global, tetapi dampaknya baru benar-benar dirasakan ketika masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama melalui harga pangan.
Azis menilai, kekuatan ekonomi suatu negara tidak bisa hanya diukur dari stabilitas kurs, melainkan dari kemampuan menjaga daya beli masyarakat.
“Di situlah sesungguhnya arti sebuah mata uang diuji. Sebab pelemahan rupiah akan menjadi masalah besar ketika ia berhasil masuk ke dapur rakyat,” ujar Azis dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Dia mengatakan, masyarakat tidak melihat angka kurs secara langsung, tetapi merasakannya melalui harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, dan biaya transportasi.
“Musuh utama rakyat saat ini bukanlah kurs dolar. Musuh utamanya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata dia.
Azis mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026 yang menunjukkan inflasi tahunan sebesar 3,08 persen yang masih tergolong terkendali. Namun, kata dia, tekanan terbesar justru berasal dari kelompok pangan.
“Penyumbang terbesar inflasi nasional ternyata berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” ujar dia.
Dia menyoroti sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan signifikan, seperti cabai merah yang naik 25,64 persen, tomat 9,82 persen, bawang merah 6,65 persen, serta minyak goreng 2,87 persen.
“Data tersebut mengandung pesan yang sangat jelas. Musuh utama rakyat saat ini bukanlah kurs dolar, tetapi kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Azis.
Azis menekankan perlunya strategi ganda dalam menghadapi tekanan global, yakni menjaga stabilitas rupiah sekaligus membangun “pertahanan harga pangan”.
Menurut dia, kebijakan tidak boleh hanya bertumpu pada otoritas moneter, tetapi juga harus melibatkan lembaga pangan hingga pemerintah daerah.
“Jika pertahanan pertama dijalankan oleh Bank Indonesia dan otoritas keuangan, maka pertahanan kedua harus dijalankan secara terpadu oleh Bulog, Bapanas, kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga pasar rakyat,” kata dia.
Dia juga mendorong penguatan sistem peringatan dini harga pangan, efisiensi distribusi logistik, serta penguatan koperasi desa dan BUMDes sebagai penyangga ekonomi rakyat.
“Stabilitas ekonomi adalah kemampuan sebuah bangsa memastikan bahwa badai global berhenti di pelabuhan statistik dan tidak pernah berubah menjadi penderitaan di meja makan rakyatnya,” ujar Azis.
Azis menegaskan, tujuan akhir kebijakan ekonomi bukan hanya menjaga angka makro, tetapi memastikan petani, nelayan, pedagang, dan UMKM tetap bertahan di tengah tekanan global.