Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah keuangan PT Indofarma Tbk (INAF).
Saat ini, Indofarma masih terjerat gugatan penundaan pembayaran kewajiban utang sementara (PKPU).
“Saya sudah bertemu dengan BPK untuk Indofarma ini untuk benar-benar kita uraikan,” kata Erick di Jakarta Timur, Minggu (5/5/2024).
Erick mengatakan apabila dari pemeriksaan BPK ditemukan penyelewengan, maka dirinya akan membawa kasus Indofarma ke Kejaksaan Agung (Agung).
“Kalau memang ada penyelewengan kita bawa kepada Kejaksaan bersama BPK,” ucap Erick.
Indofarma sendiri belum membayarkan gaji kepada karyawan sejak Maret 2024. Manajemen menyatakan perusahaan belum memiliki dana untuk melunasi kewajiban gaji karyawan.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan nantinya pembayaran gaji karyawan Indofarma akan dibantu oleh induk holding BUMN farmasi, yakni PT Biofarma (Persero).
“Dibantu sama holding. Karena Indofarmanya gak ada resources,” tutur Tiko.
Per September 2023 lalu, Indofarma memiliki aset sebesar Rp 1,49 triliun. Namun, utang perusahaan mencapai Rp1,59 triliun.
Untuk lolos dari gugatan PKPU, Indofarma harus melunasi utangnya kepada masing-masing penggugat PKPU. Salah satunya, PT Foresight Global mengajukan PKPU kepada perseroan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 28 Februari 2024.