Erick Thohir-Panja DPR Sepakat Menyelamatkan Garuda Indonesia

22 Apr 2022, 18:59 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelematan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dok. Kementerian BUMN).

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelematan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Erick pun berterima kasih kepada Panja Komisi VI DPR RI atas kesepakatan tersebut.

"Kami bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda," ujar Erick saat rapat panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

1. Dukungan DPR penting untuk penyelamatan Garuda Indonesia

Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)

Erick menyatakan Kementerian BUMN bukanlah menara gading dan memerlukan dukungan banyak termasuk DPR dalam menyelamatkan Garuda Indonesia.

Makanya, Erick menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja maskapai pelat merah tersebut.

"Alhamdulillah, setelah melalui berbagai rapat kerja, dengar pendapat, hingga panja, sekarang kami telah sama-sama sepakat, penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan," ucap Erick.

2. Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia siap jalankan rekomendasi panja

Penumpang pesawat Garuda Indonesia. (IDN Times/Holy Kartika)

Sejalan dengan itu, Erick menyampaikan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia akan menjalankan rekomendasi Panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolak ukur yang jelas.

Panja Komisi VI DPR, lanjut Erick, juga meminta Kementerian BUMN dan direksi Garuda Indonesia melaksanakan secara konsisten terkait rencana bisnis, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate, serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat hingga dapat tumbuh secara berkelanjutan.

"Kesepakatan antara Panja Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda," kata Erick

Erick menilai dukungan Panja Komisi VI DPR semakin melengkapi proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.

3. Panja penyelamatan Garuda Indonesia bersifat politis

Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. (Dok. Garuda Indonesia)

Sebelumnya, pengamat BUMN, Herry Gunawan, menilai Panja Penyelamatan Garuda Indonesia yang dibentuk DPR dan Kementerian BUMN bersifat politis. Persoalan Garuda Indonesia, menurut Herry, tidak bisa diselesaikan secara politis dan dibentuknya panja tersebut hanya akan melebar ke persoalan politik.

"Panja itu sangat politis dan berpotensi melebar ke soal politik. Padahal, masalah Garuda adalah murni soal korporasi. Bahkan, soal hukumnya kan udah diselesaikan Menteri BUMN yang melaporkan dugaan korupsi ke kejaksaan," ujar dia kepada IDN Times, Jumat (4/3/2022).

Herry juga menilai panja tersebut tidak akan berdampak apa-apa untuk penyelesaian permasalahan yang ada di tubuh Garuda Indonesia saat ini.

"Cenderung tidak akan berdampak apa-apa. Panja DPR itu kegenitan saja karena rekomendasi panja kan disampaikan ke pemerintah atau penegak hukum. Kalau ke pemerintah, paling-paling ujungnya minta PMN (Penyertaan Modal Negara). Ini kan malah jadi beban," ucap dia.