Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Holding BUMN Pangan sudah terbentuk dan akan dipimpin oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai induk. Erick juga memastikan RNI sudah punya bos baru yakni eks Direktur Utama PT Food Station Arief Prasetyo.
"Arief dari food stastion karena di Jakarta luar biasa dan beliau mau," kata Erick dalam Jakarta Food Security Summit yang digelar Kadin, Kamis, (19/11/2020).
PT RNI nantinya akan membawahi sembilan perusahaan BUMN yang akan bergerak di bidang pangan. Perusahaan-perusahaan pelat merah yang tergabung itu adalah Sang Hyang Seri, Berdikari, Perikanan Nusantara (Perinus), Pertani, Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Garam.
"Untuk perikanan Perinus dan Perindo kita pelajari ngapain punya dua perusahaan ikan, lebih baik satu aja. Tapi ini pun kalau bisa kita fokus, gak usah compete (bersaing) dengan nelayan, punya kapal dan sebagainya gak usah lah. Kita fokus cold storage, kita fokus di market," kaya Erick.
"Pertani dan Sang Hyang Seri kita gimana tingkatkan teknologi bibit. Penemuan bibit jadi value buat kita. Pertani dan Sang Hyang Seri jadi kekuatan sendiri gimana compete dengan negara lain," katanya menambahkan.
Selanjutnya, Erick akan memetakan mulai dari input, production, offtake, primary processing, storage, trading, distribution, retail sales. Lalu komoditas yang difokuskan yakni beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai, bawang merah, dan garam.
"Ini yang dikelola BUMN pangan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Salah satu alasan Erick ingin membentuk klaster pangan karena impor dinilainya masih menjadi suatu masalah di bidang pangan. "Sama seperti industri kesehatan, impor juga menjadi masalah krusial di industri pangan, dimana kita masih bergantung pada asing, hal ini perlu direformasi untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia," ucapnya.
Erick mengatakan, saat ini BUMN memiliki 130.000 HA tanah dibawah PTPN dan 140.000 lahan yang dimiliki oleh rakyat dikelola BUMN. Hal itu seharusnya dapat untuk menyeimbangkan kebutuhan 3.5 juta ton gula di Indonesia, yang mana 36 persen di antaranya dipenuhi oleh swasta dan 800 ribu-900 ribu ton dari impor.
“Dengan penggabungan klaster pangan ini, kami yakin BUMN dapat mengurangi impor dan ke depannya bisa mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas tahun 2045," ucapnya.