Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi Tambang Timah. (IDN Times/Anjani Asra)
  • ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

  • Sebagian perairan di sekitar TNUK masuk WUP berdasarkan proses pengusulan sejak 2013, tetapi belum ada izin tambang yang diterbitkan.

  • Penetapan WUP bukan izin penambangan dan tetap mensyaratkan kesesuaian tata ruang, PKKPRL, serta persetujuan lingkungan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2013

Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup WUP di perairan laut Banten.

2014

Wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

16 November 2015

Pemprov Banten kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

2017

Penetapan sebagian perairan sekitar TNUK tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017.

2022

Pemerintah kembali menetapkan wilayah tersebut melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.

2026

Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 menggantikan keputusan sebelumnya dan mengulang penetapan wilayah tersebut dengan sejumlah perbaikan ketentuan.

Selasa (17/11/2026)

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

Hingga saat ini

Tidak ada izin tambang yang dikeluarkan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon maupun di kawasan taman nasional itu sendiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    ESDM mengklarifikasi bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, sedangkan sebagian perairan di sekitarnya masuk wilayah usaha pertambangan.
  • Who?
    Kementerian ESDM melalui Juru Bicara Dwi Anggia menyampaikan klarifikasi tersebut.
  • Where?
    Sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten, masuk dalam wilayah usaha pertambangan.
  • When?
    Proses pengusulan berlangsung sejak 2013, sementara penetapan terbaru tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
  • Why?
    Penetapan didasarkan pada data dan informasi geologi yang menunjukkan potensi mineral pembawa di wilayah perairan tersebut.
  • How?
    Wilayah ditetapkan melalui keputusan menteri, tetapi penerbitan izin tetap memerlukan kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian ESDM bilang Taman Nasional Ujung Kulon tidak menjadi wilayah tambang. Sebagian laut di dekatnya masuk rencana wilayah usaha pertambangan karena punya potensi mineral. Tetapi, belum ada izin tambang yang diterbitkan. Kalau izin dibuat, harus memenuhi aturan tata ruang, izin pemanfaatan laut, dan persetujuan lingkungan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Klarifikasi ESDM memberikan batas yang tegas antara kawasan konservasi dan wilayah usaha pertambangan di sekitarnya. Penjelasan bahwa belum ada izin tambang serta adanya persyaratan tata ruang, pemanfaatan laut, dan lingkungan menunjukkan pengelolaan sumber daya mineral tetap ditempatkan dalam kerangka aturan dan perlindungan kawasan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak masuk dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Penetapan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TNUK dan telah melalui proses sejak 2013. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan kawasan taman nasional tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

"Kementerian ESDM menegaskan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

1. Usulan wilayah pertambangan sudah sejak 2013 tapi belum ada izin terbit

Ilustrasi Tambang Nikel. (IDN Times/Anjani Asra)

Dwi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan pada 2013. Usulan tersebut mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Namun, wilayah perairan itu dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemprov Banten kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Pengajuan itu membuat sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP.

Penetapan tersebut kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah kembali menetapkannya melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 menggantikan keputusan sebelumnya dengan mengulang penetapan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemprov Banten.

"Hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar dia.

2. Perairan sekitar Ujung Kulon memiliki potensi mineral

ilustrasi tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Penetapan sebagian perairan sekitar TNUK sebagai WUP didasarkan pada data dan informasi geologi. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk masuk dalam WUP.

Meski demikian, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Status tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar Dwi.

3. Penerbitan izin tambang tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Anggia.

Kementerian ESDM memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap harus mengikuti ketentuan hukum dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More