Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

ESDM Klarifikasi Wilayah Tambang di Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon

3 min read
ESDM Klarifikasi Wilayah Tambang di Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon
Ilustrasi Tambang Timah. (IDN Times/Anjani Asra)
  • ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

  • Sebagian perairan di sekitar TNUK masuk WUP berdasarkan proses pengusulan sejak 2013, tetapi belum ada izin tambang yang diterbitkan.

  • Penetapan WUP bukan izin penambangan dan tetap mensyaratkan kesesuaian tata ruang, PKKPRL, serta persetujuan lingkungan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak masuk dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Penetapan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TNUK dan telah melalui proses sejak 2013. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan kawasan taman nasional tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

"Kementerian ESDM menegaskan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

  1. 1. Usulan wilayah pertambangan sudah sejak 2013 tapi belum ada izin terbit

    Ilustrasi Tambang Nikel.
    Ilustrasi Tambang Nikel. (IDN Times/Anjani Asra)

    Dwi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan pada 2013. Usulan tersebut mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Namun, wilayah perairan itu dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

    Pemprov Banten kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Pengajuan itu membuat sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP.

    Penetapan tersebut kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah kembali menetapkannya melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

    Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 menggantikan keputusan sebelumnya dengan mengulang penetapan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemprov Banten.

    "Hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar dia.

  2. 2. Perairan sekitar Ujung Kulon memiliki potensi mineral

    ilustrasi tambang
    ilustrasi tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

    Penetapan sebagian perairan sekitar TNUK sebagai WUP didasarkan pada data dan informasi geologi. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk masuk dalam WUP.

    Meski demikian, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Status tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

    "Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar Dwi.

  3. 3. Penerbitan izin tambang tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan

    Screenshot_20250629-133644_Chrome (1).jpg
    Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

    Penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

    "Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Anggia.

    Kementerian ESDM memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap harus mengikuti ketentuan hukum dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Related Articles

See More