Faisal Basri: Anggaran Era Jokowi Bocor Lebih Parah dari Orba dan SBY!

16 Agu 2020, 19:54 WIB

Faisal Basri, Ekonom Senior dalam Webinar Eps. 6 #MenjagaIndonesia by IDN Times dengan tema "75 Tahun Merdeka, Kok Masih Korupsi" (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior, Faisal Basri, menyebut kebocoran anggaran yang terjadi pada era Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin saat ini sangat besar. Menurutnya, kebocoran tersebut lebih besar dari yang diucapkan ayah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Profesor Sumitro Djojohadikusumo, yakni sebesar 30 persen.

"(Saat ini) Lebih banyak (anggaran) bocornya," ujar Faisal dalam Webinar Menjaga Indonesia: 75 Tahun Merdeka, Kok Masih Rajin Korupsi oleh IDN Times pada Jumat (14/8/2020).

1. Faisal Basri membandingkan indikator ICOR pada zaman Orde Baru hingga Presiden SBY

Faisal Basri, Ekonom Senior dalam Webinar Eps. 6 #MenjagaIndonesia by IDN Times dengan tema "75 Tahun Merdeka, Kok Masih Korupsi" (IDN Times/Besse Fadhilah)

Pernyataan Faisal itu didasari pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Faisal mengatakan, ICOR pada masa Orde Baru hanya sebesar 2 persen. Kemudian, setelah era Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut Fasil rata-rata ICORnya hanya 4,3 persen.

"Jadi kalau saya kalikan 6,5 persen dibagi 4,3 persen jadi dibutuhkan di era sekarang lebih banyak modal 50 persen untuk menghasilkan yang sama dibandingkan yang sebelumnya. Nah, artinya kan boros," kata Faisal.

2. Faisal Basri meyakini korupsi saat ini semakin marak

Melihat indikator ICOR, Faisal meyakini korupsi di Indonesia saat ini semakin marak. Faisal mencontohkan dana Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) yang disalurkan Bank-bank Himbara untuk restrukturisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sebagainya. Sebab, menurut Faisal kredit UMKM dalam sebulan bisa mencapai Rp20 triliun.

"Itu kalau KPK serius gampang nangkapnya karena itu Rp20 triliunan tiba-tiba mengalir ke UMKM tapi UMKMnya yang dulu pinjam kredit ke BUMN," ujar Faisal.

3. KPK dinilai akan sulit melakukan penyelidikan

Ilustrasi gedung KPK (IDN Times/Vanny El Rahman)

Faisal menilai kredit dalam jumlah tersebut dalam sebulan adalah hal yang sulit diwujudkan. Namun, ia menilai penyelidikan lembaga anti-rasuah akan sulit karena telah dilemahkan.

"Masak dari sebulan kredit untuk UMKM bisa meningkat sampai Rp20 triliun? Almost imposible. Jadi pakai common sense. Nah, common sense ini dipatri sama penguasa yang memilih pelemahan KPK," jelasnya