Selama bertahun-tahun, Indonesia berada di atas Vietnam dalam hal produk domestik bruto (PDB) per kapita. Akan tetapi, proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) edisi Oktober 2026 memperkirakan Vietnam akan mencapai US$5.259 per orang pada 2026, sedangkan Indonesia berada di angka US$5.153. Jika dikonversikan menggunakan kurs JISDOR Bank Indonesia sebesar Rp18.130 per dolar AS pada 6 November 2026, nilainya setara dengan sekitar Rp95,35 juta dan Rp93,42 juta per orang.
PDB per Kapita Vietnam Salip RI, Bagaimana Indonesia Mengejar?

Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) edisi Oktober 2026 memperkirakan Vietnam akan mencapai US$5.259 per orang pada 2026, sedangkan Indonesia berada di angka US$5.153.
Dalam laporan mengenai pertumbuhan dan lapangan kerja Indonesia, Bank Dunia menekankan pentingnya tiga agenda utama, yaitu memperkuat fondasi ekonomi, menciptakan aturan usaha yang mendukung persaingan, dan memobilisasi modal swasta.
PDB per kapita Vietnam salip RI menjadi pengingat bahwa besarnya ukuran ekonomi gak otomatis menjamin produktivitas lebih tinggi.
Artinya, Vietnam unggul sekitar Rp1,92 juta dalam perhitungan PDB per kapita nominal. Perubahan posisi ini menarik untuk dicermati karena memperlihatkan perbedaan kecepatan perkembangan ekonomi kedua negara. Jikalau benar PDB per kapita Vietnam salip RI (Republik Indonesia), strategi apa yang bisa ditempuh Indonesia agar mampu mengejar ketertinggalan tersebut?
1. Memperkuat industri manufaktur dan ekspor bernilai tambah

ilustrasi manufaktur, industri otomotif, pabrik (magnific.com/usertrmk) Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam adalah keberhasilannya membangun industri manufaktur berorientasi ekspor. Menurut OECD, sejak reformasi Doi Moi pada 1986, Vietnam berhasil bertransformasi dari negara agraris dengan sistem ekonomi terpusat menjadi pusat manufaktur yang terhubung dengan jaringan produksi global. Keterbukaan perdagangan dan investasi asing turut membantu negara tersebut memperluas pasar ekspornya hingga nilai perdagangan mencapai hampir 200 persen dari PDB.
Perkembangan tersebut terlihat dari kinerja industri Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 8 persen pada 2025, meningkat dari 7,1 persen pada tahun sebelumnya, dengan dukungan ekspor dan peningkatan investasi publik. Ekspor negara tersebut juga tumbuh 16,7 persen, terutama didorong oleh pengiriman produk teknologi tinggi dan elektronik.
Indonesia perlu mengambil pelajaran dari perkembangan tersebut dengan memperkuat sektor manufaktur. Hilirisasi industri perlu terus dikembangkan agar kekayaan sumber daya alam tidak berhenti pada penjualan bahan mentah atau produk setengah jadi. Pemerintah juga perlu mendorong produksi barang dengan nilai tambah lebih tinggi, seperti komponen elektronik, peralatan industri, dan produk teknologi. Dengan begitu, semakin banyak tahapan produksi yang bisa dilakukan di dalam negeri.
2. Menarik investasi asing yang membawa teknologi

ilustrasi industri, pameran teknologi (pexels.com/Peter Xie) Keberhasilan Vietnam juga tak terlepas dari kemampuannya menarik perusahaan multinasional untuk membangun fasilitas produksi di negaranya. Kehadiran perusahaan besar seperti Samsung Electronics dan Foxconn membantu Vietnam masuk ke dalam rantai pasok global, terutama untuk produk elektronik dan komponen teknologi. Investasi asing tersebut turut membuka lapangan pekerjaan serta memperkuat kapasitas industri dalam negeri.
Meski begitu, Indonesia perlu memahami bahwa investasi asing gak cukup dinilai dari besarnya modal yang masuk. OECD mencatat perusahaan multinasional asing menyumbang sekitar 78 persen pendapatan sektor manufaktur Vietnam dan lebih dari 90 persen pekerjaan formal di sektor tersebut pada 2023. Namun, model investasi yang terlalu mengandalkan kegiatan perakitan dengan nilai tambah rendah memiliki keterbatasan dalam meningkatkan produktivitas. Hubungan antara perusahaan asing dan pemasok lokal juga masih perlu diperkuat.
Karena itu, Indonesia perlu lebih selektif dalam menarik investasi berkualitas. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang bersedia melakukan transfer teknologi, mengembangkan pusat riset, serta melibatkan pemasok lokal dalam proses produksi. Kerja sama antara investor asing dan perusahaan domestik juga perlu diperluas agar pelaku usaha Indonesia memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan produksinya. Dengan strategi ini, investasi asing bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.
3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja

ilustrasi pekerja pabrik (vecteezy.com/Tatyana Makarova) Pertumbuhan industri akan sulit memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang memadai. Perusahaan manufaktur modern membutuhkan pekerja dengan keterampilan teknis, kemampuan mengoperasikan mesin, pemahaman teknologi, hingga kemampuan mengelola proses produksi. Jika kebutuhan tersebut tak terpenuhi, Indonesia berisiko kehilangan kesempatan untuk masuk ke industri dengan nilai tambah tinggi.
Bank Dunia menyoroti bahwa penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah rendah. Kesempatan kerja dengan produktivitas tinggi yang mampu menopang pertumbuhan kelas menengah juga belum berkembang cukup cepat. Hambatan regulasi, lemahnya persaingan usaha, dan terbatasnya penyebaran pengetahuan turut memengaruhi produktivitas tenaga kerja.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kerja sama antara sekolah kejuruan, perguruan tinggi, dan perusahaan juga perlu diperluas agar lulusan memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Selain itu, pelaku UMKM perlu mendapatkan akses pelatihan teknologi dan manajemen agar mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Semakin produktif tenaga kerja, semakin besar pula nilai ekonomi yang bisa dihasilkan setiap orang.
4. Memperbaiki iklim usaha dan mempermudah regulasi

ilustrasi Jakarta, Indonesia, pejalan kaki, perkotaan (pexels.com/Daniel Lee) Kemampuan suatu negara menarik investasi juga sangat dipengaruhi oleh iklim usaha yang tersedia. Investor cenderung mempertimbangkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, biaya operasional, hingga ketersediaan infrastruktur sebelum memutuskan membangun fasilitas produksi. Jika proses administrasi terlalu rumit atau aturan sering berubah, perusahaan bisa memilih negara lain yang menawarkan lingkungan bisnis lebih kompetitif.
Dalam laporan mengenai pertumbuhan dan lapangan kerja Indonesia, Bank Dunia menekankan pentingnya tiga agenda utama, yaitu memperkuat fondasi ekonomi, menciptakan aturan usaha yang mendukung persaingan, dan memobilisasi modal swasta. Pengurangan hambatan perdagangan, penyederhanaan aturan bisnis, serta peningkatan akses pembiayaan juga dinilai penting untuk mendorong produktivitas. Ketiga agenda tersebut perlu berjalan beriringan agar investasi yang masuk benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi produktif.
Di sisi lain, dunia usaha Indonesia juga perlu terlibat aktif dalam meningkatkan daya saing nasional. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong strategi 5D yang mencakup disiplin fiskal dan desentralisasi, deregulasi, pengurangan hambatan operasional, pemanfaatan modal berdaulat melalui Danantara, serta peningkatan kapasitas UMKM. Langkah tersebut perlu diterjemahkan menjadi program nyata dengan target dan evaluasi berkala. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, berbagai hambatan yang selama ini menghambat perkembangan industri bisa dikurangi.
5. Memastikan pertumbuhan ekonomi menciptakan pekerjaan berkualitas

ilustrasi kereta api, komuter, transportasi umum, Jakarta, Indonesia, kelas menengah, pekerja (unsplash.com/Reyhan Aviseno) Mengejar Vietnam gak cukup dilakukan dengan mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dengan upah layak dan produktivitas lebih baik. Sebab, perekonomian yang tumbuh pesat belum tentu memberikan manfaat maksimal apabila sebagian besar pekerjanya masih berada di sektor informal dengan nilai tambah rendah.
Bank Dunia memperkirakan paket reformasi struktural yang diterapkan secara terpadu berpotensi meningkatkan PDB Indonesia hingga 10 persen dan pendapatan tenaga kerja sebesar 11 persen dibandingkan skenario tanpa reformasi pada 2040. Paket tersebut juga berpotensi menciptakan 16,5 juta pekerjaan dengan kualitas lebih baik. Perkiraan ini memperlihatkan bahwa perbaikan produktivitas, persaingan usaha, keterampilan, dan investasi bisa memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan penciptaan pekerjaan berkualitas sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Perusahaan juga perlu didorong untuk meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pelatihan, penggunaan teknologi, dan sistem pengembangan karier yang lebih baik. Jika semakin banyak masyarakat bekerja pada sektor produktif, peningkatan PDB per kapita bisa berjalan lebih berkelanjutan dan manfaatnya terasa hingga tingkat rumah tangga.
PDB per kapita Vietnam salip RI menjadi pengingat bahwa besarnya ukuran ekonomi gak otomatis menjamin produktivitas lebih tinggi. Indonesia masih memiliki modal besar berupa pasar domestik, sumber daya alam, dan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Akan tetapi, potensi tersebut perlu didukung industrialisasi, investasi berkualitas, peningkatan keterampilan, serta regulasi yang lebih ramah terhadap dunia usaha. Jika berbagai pembenahan tersebut dijalankan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kembali memperkuat posisinya dalam persaingan ekonomi Asia Tenggara.






















