Jakarta, IDN Times - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, hingga naik 8 persen dan pensiunan naik 12 persen sejak kemarin atau Senin (1/1/2024).
Namun hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS pun belum selesai, sementara sudah muncul kekhawatiran bahwa gaji PNS yang naik akan mengerek inflasi di 2024.
Lantas, seberapa besar kenaikan gaji PNS ini akan mendorong naiknya inflasi 2024?
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan perhitungan inflasi mengacu pada pergerakan harga komoditas, barang, dan jasa konsumsi atau disebut Indeks Harga Konsumen (IHK).
Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi yakni perubahan-perubahan harga jual, barang pelaku usaha dan pedagang atau diatur pemerintah dirasakan pada perubahan harga konsumen baru terekam inflasi. Namun ia enggan menjelaskan proyeksinya terkait kontribusi naiknya gaji PNS ke inflasi.
"Sehingga ketika terjadi kenaikan gaji upah misalnya, kenaikan gaji PNS efeknya tergantung pada keputusan produsen, pelaku usaha. Apabila menerapkan pada produk di pasaran produk di beli konsumen, maka harga di tingkat konsumen mempengaruhi inflasi," ungkapnya dalam Konferensi Pers BPS, Selasa (2/1/2024).
Terkait rancnagan peraturan pemerintah (RPP) terkait kenaikan gaji PNS yang belum rampung, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu akan segera merampungkan aturan tersebut.
Meski aturan belum terbit, Menkeu memastikan hak gaji ASN/TNI/Polri akan tetap dibayarkan yang terhitung sejak 1 Januari 2024.
"RPP-nya memang sedang dalam proses, tetapi hak gajinya tetap akan dibayarkan di Januari secara penuh," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Dave Akbarshah Fikarno, menilai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun depan akan berdampak pada kenaikan inflasi nasional.
"Terlebih pada 2024, nanti akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu serentak, serta wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional," ucap Akbar.