Utang Jumbo Alutsista Bakal Bebani APBN

Utang untuk modernisasi alutsista mencapai Rp1,7 kuadriliun

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan melakukan modernisasi alutsista TNI. Rencananya, dana jumbo senilai Rp1,7 kuadriliun akan disiapkan melalui utang luar negeri.

Anggaran sebesar itu pun bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut penjelasannya.

Baca Juga: Modernisasi Alutsista hingga Rp1,7 Kuadriliun, INDEF: Tidak Realistis

1. APBN akan menanggung bunga utang dan pokok

Utang Jumbo Alutsista Bakal Bebani APBNIlustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa utang luar negeri yang dilakukan pemerintah akan tetap membebani APBN. Sebab, bunga utang dan pokok yang harus dibayarkan masuk dalam belanja pemerintah dalam APBN.

"Misalnya beli alat dari Tiongkok, tergantung pemerintah Tiongkok ngasih pinjaman berapa banyak dan berapa tahun. Itu tetap APBN (terbebani), karena bunga utang dan pokoknya muncul pada belanja pemerintah pusat," kata Tauhid kepada IDN Times, Selasa (8/6/2021).

2. Pembiayaan alutsista lewat utang luar negeri lebih realistis

Utang Jumbo Alutsista Bakal Bebani APBNIlustrasi alutsista (tank). (IDN Times/Aditya Pratama)

Kendarti APBN terbebani, pinjaman dari luar negeri dinilai lebih realistis dibanding opsi pembiayaan lainnya. Apalagi bila pembiayaan tersebut merupakan pinjaman bilateral. Sebagai informasi, bunga pinjaman luar negeri relatif lebih rendah, yakni hanya 1 - 2 persen.

"Memang umumnya kan modelnya seperti itu (pinjaman bilateral). Soft loan kan sumber pembiayaanya," ucapnya.

Baca Juga: Menhan Janji Ungkap Rencana Pembelian Alutsista Rp1.760 T ke DPR

3. Pinjaman luar negeri bunga rendah tapi mengikat

Utang Jumbo Alutsista Bakal Bebani APBNIlustrasi Utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Kendati bunga yang ditawarkan oleh pinjaman luar negeri lebih rendah, namun utang tersebut bersifat mengikat. Artinya, perjanjian yang ada dalam pinjaman bilateral tersebut harus dipatuhi.

"Komponen yang dibeli harus ABCD, tenaga kerjanya dari mereka. Alih alih mencari nilai tambah malah gak dapet apa-apa," ujarnya.

Baca Juga: Rencana Strategis Prabowo: Ingin Punya Alutsista yang Mutakhir

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya