Hantaman Krisis Energi ke RI Dinilai Lebih Keras dari Perkiraan
- Krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah membuat produksi minyak dunia terganggu hingga 2,5 juta barel per hari dan memukul keras negara-negara Asia termasuk Indonesia.
- Ketergantungan impor energi Indonesia tinggi, dengan 60 persen kebutuhan minyak dan 78 persen LPG berasal dari luar negeri, sehingga sektor transportasi dan industri mulai terdampak signifikan.
- Harga energi yang melonjak berpotensi menekan APBN karena subsidi bisa membengkak hingga Rp250 triliun tambahan, memaksa pemerintah mempertimbangkan penghematan atau kenaikan harga BBM subsidi.
Jakarta, IDN Times - Satu bulan pasca-pecahnya konflik antara Amerika Serikat-Israel, dan Iran, ekonomi dunia mulai merasakan dampak serius. Gangguan rantai pasok dan lonjakan harga minyak serta gas memicu guncangan energi global yang masif.
Mengutip Algo Research bertajuk Energy Shock Hits Indonesia Harder Than What Policymakers Are Saying, tercatat ada 40 fasilitas energi di Timur Tengah yang rusak akibat konflik. Kondisi tersebut menyebabkan produksi minyak terhenti hingga 2,5 juta barel per hari, yang diprediksi butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih.
Asia menjadi wilayah terdampak paling parah karena 80 persen minyak mentah dari Selat Hormuz dialokasikan untuk China, India, Jepang, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan.
Secara keseluruhan, 20 persen produksi minyak dan gas global terganggu, termasuk komoditas penting seperti LNG, pupuk, hingga aluminium. Bagaimana dampaknya ke Indonesia?
1. Sekitar 22 persen permintaan energi Indonesia bergantung pada impor minyak
Pemerintah optimistis ekonomi nasional mampu bertahan karena adanya surplus neraca energi secara agregat. Namun, data spesifik per komoditas menunjukkan kerentanan besar. Minyak mentah dan olahan mengalami defisit signifikan dengan 60 persen kebutuhan domestik dipenuhi melalui impor.
Sektor transportasi menjadi pengguna energi terbesar kedua yang sangat bergantung pada produk minyak. Dari total permintaan pengguna akhir, minyak menyumbang 39 persen, di mana 22 persen di antaranya merupakan barang impor. Ketergantungan serupa terjadi pada LPG, yang mana 78 persen kebutuhan domestik dipasok dari luar negeri.
Kondisi ini diperkirakan akan memukul rumah tangga berpenghasilan rendah. Bloomberg memproyeksi, pengeluaran sektor transportasi dan perumahan bisa mencapai 5,6 persen dari total konsumsi jika harga minyak menyentuh 100 dolar AS. Bagi keluarga miskin, angka tersebut dikhawatirkan melonjak hingga lebih dari 30 persen dari total pengeluaran mereka.
Sektor industri mulai merasakan dampaknya. Chandra Asri telah menyatakan force majeure, industri nikel terancam karena 75 persen pasokan sulfur berasal dari Timur Tengah, biaya bahan bakar jet meningkat, hingga harga pestisida di sektor pertanian naik sekitar 20-30 persen.
2. Sebesar 37 persen impor bensin RI terkoneksi dengan Negara Teluk
Risiko pasokan bensin Indonesia semakin besar karena ketergantungan pada negara-negara GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab). Meskipun impor langsung dari GCC hanya 15 persen, total paparan mencapai 37 persen jika menghitung impor dari Singapura dan Malaysia yang bahan bakunya juga berasal dari kawasan Teluk tersebut.
Selain bensin, 20 persen impor minyak mentah dan 30 persen impor LPG nasional bersumber dari GCC. Ketergantungan ini menjadi krusial mengingat cadangan nasional saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan bensin selama 20 hari dan LPG selama 12 hari.
3. Tekanan fiskal mengintai dan subsidi energi terancam
Konflik saat ini mengganggu harga sekaligus ketersediaan volume energi. Di Indonesia, dampak langsungnya adalah inflasi sektor transportasi. Sebagai perbandingan, pada 2022, pemerintah harus menaikkan harga BBM subsidi hingga 30 persen untuk menjaga APBN setelah anggaran subsidi membengkak tiga kali lipat menjadi Rp502 triliun.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp381 triliun untuk subsidi energi dengan asumsi harga minyak 70 dolar AS dan kurs Rp16.500-Rp16.900. Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS dan rupiah melemah di atas Rp17.000, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp150 hingga Rp250 triliun.
Untuk menutup celah tersebut, opsi penghematan fiskal sebesar Rp100-120 triliun sedang dipertimbangkan. Namun, jika tidak mencukupi, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: memotong belanja sektor lain, melampaui batas defisit 3 persen, atau menaikkan harga BBM subsidi meskipun berisiko secara politik.
Krisis rantai pasok ini dinilai memerlukan perencanaan terpadu agar kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat reaktif.
