Harga BBM Subsidi Tidak Naik, Beban APBN Semakin Berat

Kendati berat buat pemerintah, pilihan untuk tidak menyesuaikan harga BBM pada periode April 2026 tetap harus diambil. Menurut Fahmy, pemerintah mempertimbangkan segala bentuk dampak dari penyesuaian harga BBM, terlebih jika naik terhadap inflasi dan penurunan daya beli.

"Apalagi penurunan daya beli ini sudah terjadi dalam beberapa waktu. Beberapa bulan ini cenderung daya belinya menurun. Nah, kalau ditambah dengan kenaikan BBM subsidi maupun nonsubsidi, maka daya belinya akan menurun dan ini akan berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi tadi," tutur dia.

Di sisi lain, Fahmy menjelaskan konsekuensi pilihan pemerintah tersebut terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tentunya semakin berat dalam membiayai BBM subsidi.

Pemerintah mesti menutupi bengkak APBN akibat keputusan untuk tidak lakukan penyesuaian harga BBM. Adapun hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan membuat utang lagi.

"Nah, penutupan tadi yang paling mungkin itu dari utang, tapi tampaknya utang itu sudah nggak mungkin karena utang Indonesia itu sudah terlalu besar dan mungkin kalau utang lagi akan melampaui target defisit tiga persen dari PDB. Jadi barangkali itu tidak dilakukan," ujar Fahmy.

Sementara utang tidak bisa dilakukan guna menutup bengkak APBN, Fahmy menilai pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran dari program-program yang memakan dana besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

'Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah realokasi anggaran program-program yang seperti misalnya Makan Bergizi Gratis. itu kan besar sekali. Nah, dananya sementara bisa digunakan untuk menutup APBN selama kita menjaga subsidi gratis sehingga harga BBM bisa naik," tutur dia.