Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga inflasi dan daya beli masyarakat tetap stabil. Oleh sebab itu, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meski harga minyak dunia melonjak akibat ketegangan geopolitik.
“Subsidi BBM kami pertahankan agar harga tidak naik. Tujuannya jelas, yaitu menjaga inflasi dan daya beli masyarakat,” ujar Juda dalam Rakorbangpus 2026, Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tidak menaikkan harga BBM telah berhasil menjaga konsumsi masyarakat pada kuartal I 2026 tetap kuat, tumbuh di atas 5 persen, lebih tinggi dibanding kuartal I 2025 yang berada di kisaran 4,8–4,9 persen.
“Kalau konsumsi masyarakat di atas 5 persen, artinya cukup kuat,” ungkapnya.
Meski demikian, Juda tak menampik bahwa menjaga harga BBM menimbulkan konsekuensi fiskal, sehingga pemerintah perlu mengendalikan belanja lain melalui refocusing anggaran.
“Kalau harga BBM dilepas, inflasi akan meningkat, daya beli turun, dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Oleh karena itu, pengendalian belanja lain menjadi penting,” jelasnya.
Mengacu data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen masih didorong konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar hingga 54,36 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan konsumsi rumah tangga memiliki pertumbuhan 5,52 persen yoy.
Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring momentum hari besar keagamaan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengeluaran untuk kelompok restoran dan hotel, yang meningkat 7,38 persen, sejalan dengan meningkatnya kegiatan wisata selama liburan, yang tercermin dari peningkatan perjalanan wisatawan nusantara.
Selain itu, konsumsi transportasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi, mencapai 6,91 persen, didorong oleh mobilitas masyarakat yang meningkat, tercermin dari jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara.
Pemerintah juga menyiapkan skenario harga minyak dunia hingga 100 dolar AS per barel, sementara rata-rata harga Januari–April 2026 sekitar 80 dolar AS per barel. Dengan skenario ini, ruang fiskal masih cukup agar masyarakat tidak khawatir.
Dengan upaya refocusing, pengendalian belanja, dan peningkatan pendapatan, defisit fiskal 2026 diperkirakan tetap terkendali di 2,9 persen.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun, atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dibanding defisit Rp99,8 triliun atau 0,41 persen terhadap PDB pada akhir Maret 2025.
Hingga akhir Maret 2026, realisasi pendapatan negara tumbuh 10,5 persen secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun, setara 18,2 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp3.153 triliun. Sementara itu, belanja negara membengkak 31,4 persen menjadi Rp815 triliun, atau setara 21,2% dari pagu Rp3.842 triliun.