BKPM Gandeng Polri Kerja Sama Dorong Percepatan Perizinan Usaha
Ilustrasi investasi. (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Polri untuk bekerja sama melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Kerja sama ini juga untuk bersinergi mengawal perizinan dan pengamanan bagi proyek-proyek investasi di seluruh Indonesia.
“BKPM dan Polri sudah memiliki kerja sama yang baik selama ini. Setelah adanya Inpres Nomor 7/2019, kerja sama diperluas tidak hanya untuk pengamanan investasi, namun juga diproses percepatan perizinan bagi bidang usaha jasa pengamanan,” ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/9/2020)
Baca Juga: BKPM: Negara Belum Hadir Membantu Pelaku UMKM
1. Kenapa butuh bantuan Polri?
IDN Times/Hana Adi PerdanaIkmal mengatakan, tugas BKPM saat ini semakin menantang dengan adanya target mendatangkan perusahaan-perusahaan asing untuk merelokasi kegiatan usahanya ke Indonesia. Untuk itu, perizinan dan jaminan pengamanan investasi menjadi perhatian utama.
“Kami membutuhkan dukungan Polri untuk membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini sangat penting bagi investor. Oleh karena itu, kami perlu meyakinkan mereka, terutama saat ‘merayu’ agar merelokasikan investasinya ke Indonesia,” ujar Ikmal.
2. Polri siap dukung BKPM
Editor’s picks
Upacara Serah Terima Jabatan Pejabat Utama Mabes Polri dan Para Kapolda Dilanjutkan Kenaikan Pangkat Golongan Pati Polri (Dok. Humas Mabes Polri)Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, Polri tunduk dan patuh menjalankan Inpres 7/2019. Bahkan Kapolri telah menindaklanjutinya dengan membuat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/2536/XII/2019 mengenai pendelegasian wewenang pemberian izin operasional bidang usaha jasa pengamanan kepada Kepala BKPM.
"Saya perintahkan semua perizinan terkait jasa pengamanan di Korbinmas Polri diserahkan ke BKPM, termasuk proses SIO BUJP (Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan), karena semua proses izin kan sudah diurus dari wilayah," kata Agus.
3. Kesepakatan kerja sama BKPM dan Polri
IDN Times / Auriga AgustinaPertemuan kedua pihak berlangsung di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Selain Iklam dan Komjen Pol Agus, turut hadir Direktur Wilayah II BKPM Rita dan Direktur Wilayah IV BKPM Yos Harmen.
BKPM dan Polri sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta pada 20 Februari 2020.
Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor.
Baca Juga: Mengenal BKPM, Lembaga yang Mengurusi Penanaman Modal Nasional
Berita Terkini Lainnya
