Ekonom Ingatkan 3 Bahaya Penggunaan APBN untuk Bangun Ibu Kota Baru
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, penggunaan APBN untuk IKN tidak relevan dan memiliki bahaya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
"Ini jelas aneh. Sebaiknya IKN ditunda dulu kecuali porsi pembiayaan dari swasta bisa dominan diatas 90 persen," kata Bhima kepada IDN Times, Senin (24/1/2022).
Lalu apa saja bahaya dari penggunaan APBN untuk pembangunan IKN?
Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan APBN untuk Ibu Kota Baru? Ini Kata Sri Mulyani
1. Ancaman berkurangnya anggaran bansos hingga UMKM untuk pemulihan ekonomi
Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)Bahaya pertama dari penggunaan APBN untuk IKN adalah dapat mempengaruhi anggaran untuk bantuan sosial hingga UMKM. Menurut Bhima, masih banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran.
"Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi. Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi," katanya.
Baca Juga: Airlangga: Dana PEN Tidak untuk IKN, Anggaran dari PUPR
2. Indonesia berpotensi masuk ke jebakan utang
Editor’s picks
ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)Bahaya kedua yang terjadi jika pemerintah menggunakan APBN untuk IKN adalah peningkatan utang. Bhima mengingatkan pemerintah agar beban utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran untuk IKN.
Apalagi, pemerintah menargetkan defisit APBN bisa di bawah 3 persen.
"Tapi belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Beban utang yang tidak produktif bisa membuat indonesia masuk ke debt trap atau jebakan utang," ujar Bhima.
"Atau konsekuesinya masyarakat harus dibebankan pajak yang makin tinggi," katanya menambahkan.
3. Indonesia bisa sulit keluar middle income trap
Ilustrasi Peta Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)Bahaya ketiga menurut Bhima adalah Indonesia juga berisiko sulit keluar dari negara kelas menengah (middle income trap). Hal ini terjadi karena pembangunan IKN seharusnya mendorong industrialisasi, bukan pembangunan gedung pemerintahan
"Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil. Kalau tujuannya menyerap tenaga kerja, ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif," katanya menjelaskan.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN. Rencana tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 19 Januari 2022 lalu.
Baca Juga: Viral, Edy Mulyadi Diduga Hina IKN sebagai Tempat Jin Buang Anak
Topik:
Berita Terkini Lainnya
