Comscore Tracker

Menteri Investasi Bahlil Ngaku Pemerintah Belum Berpihak ke UMKM 

Masalahnya penyaluran kredit ke UMKM masih rendah

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pemerintah belum berpihak kepada UMKM, khususnya dari perbankan. Hal itu karena kebanyakan dari UMKM yang ada masih berada dalam sektor informal sehingga tidak memenuhi syarat mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Apa problem UMKM? Selain kreativitas, maka harus kita akui keberpihakan kita khususnya perbakan dan pemerintah ke UMKM belum maksimal," kata Bahlil dalam diskusi UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Senin (14/6/2021).

Baca Juga: Status Mitra bagi Pekerja Gig Aplikasi, Inovasi atau Bom Waktu?

1. Kredit bagi UMKM masih rendah

Menteri Investasi Bahlil Ngaku Pemerintah Belum Berpihak ke UMKM IDN Times/Dhana Kencana

Eks Ketua HIPMI ini mencontohkan bahwa pada 2019 akhir penyaluran kredit bagi UMKM hanya 18,3 persen atau Rp1.127 triliun. Padahal pemerintah mempunyai alokasi kredit sebesar Rp6.000 triliun.

"Total kredit yang ada di negara kita Rp6.000 triliun, Rp300 triliun kredit untuk investasi di luar negeri, dalam negeri Rp5.700 triliun," papar Bahlil.

2. Undang-Undang Cipta Kerja beri UMKM karpet merah

Menteri Investasi Bahlil Ngaku Pemerintah Belum Berpihak ke UMKM Ilustrasi. IDN Times/Arief Rahmat

Masalah rendahnya penyaluran kredit itu terjadi karena kebanyakan UMKM masih berstatus informal. Untuk itu, kata Bahlil, pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law sebagai karpet merah bagi UMKM.

"Dengan UU Ciptaker, UMKM diberikan karpet merah secara total. Misal NIB 3 jam udah dapat, seritikat halal gratis, prosedural dipangkas," katanya.

Baca Juga: Dinilai Matikan UMKM, Shopee Setop Penjualan 13 Jenis Produk Asing

3. UMKM bisa berkembang jika penyaluran kredit bertambah

Menteri Investasi Bahlil Ngaku Pemerintah Belum Berpihak ke UMKM Ilustrasi kredit (IDN Times/Istimewa)

Bahlil memaparkan, ada 54.613.000 UMKM di Indonesia. Menurutnya sehebat apapun desainer dan kreativitas UMKM tapi jika tidak ditopang afirmatif anggaran yang cukup untuk pembiayaan, maka tidak akan maksimal dan tidak bisa bersaing di luar negeri.

"Kita punya target 18,2 persen kredit lending untuk UMKM. Kalau naik jadi 30-35 persen, artinya kekuatan mereka akan kuat," ujarnya.

Baca Juga: Status Pekerja Mitra Bisa Jadi Bumerang Bagi Perusahaan

Topic:

  • Anata Siregar
  • Jumawan Syahrudin

Berita Terkini Lainnya