RI Butuh Rp3.500 T untuk Tekan Emisi Karbon, Anggarannya dari Mana?
Ilustrasi Pajak Karbon (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia membutuhkan Rp3.500 triliun untuk untuk menurunkan emisi karbon yang berasal dari transportasi dan energi untuk menuju ekonomi hijau. Angka tersebut dinilai sangat besar dan tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja.
"Jadi kombinasi ini karena pendanaannnya membutuhkan Rp3.500 triliun which is gak kecil itu ya, satu APBN kita Rp2.700 triliun dan gak mungkin untuk sektor energi aja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani: G20 Jangan Cuma Jargon
1. Lalu dari mana uangnya?
Ilustrasi rupiah (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Dalam konferensi pers tersebut, Sri Mulyani mengatakan kebutuhan dana Rp3.500 triliun untuk menurunkan emisi karbon yang berasal dari transportasi dan energi tersebut nantinya akan mengandalkan pihak swasta. Meski begitu, masalah kembali muncul karena pihak swasta pasti akan meminjam dana untuk pembiayaan proyek tersebut, terlebih jika bunga bank dan risiko yang tinggi.
"Oleh karena itu bank sentral dan OJK perlu memberikan signal bahwa sekarang invest di climate change risiko diturunkan. Itu akan kita diskusikan dengan bank sentral," ujar Sri Mulyani.
2. Bantuan dari pemerintah berupa insentif pajak, subsidi, hingga investasi
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat) (2020)Editor’s picks
Langkah lain yang akan ditempuh pemerintah untuk kebutuhan dana Rp3.500 triliun untuk menurunkan emisi karbon yang berasal dari transportasi dan energi tersebut adalah dengan memberikan vitamin tambahan seperti tax insentive.
Ani sapaan Sri Mulyani bilang, nantinya pemerintah akan menggunakan regulasi seperti dari Bank Indonesia, OJK dan dari kebijakan fiskal untuk dikombinasikan dengan instrumen insentif, pajak, subsidi, jaminan, dan memberikan juga investasi.
"Karena kita bisa melakukan capital spending ke PLN. Kemudian ke geotermal dan berbagai macam bentuk pemihakan lain. Project preparation itu mahal banget," ucapnya.
3. Pentingnya project development fund
Ilustrasi Pajak Karbon (IDN Times/Aditya Pratama)Untuk itu, Ani mengatakan pentingnya project development fund melalui penugasan kepada sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) seperti PT SMI dan PT PII. Pemerintah juga akan mengandalkan blended finance dan pembiayaan global.
Lebih lanjut, ia mengatakan dalam forum G20 ini, Indonesia tidak hanya sekadar bicara penurunan emisi karbon saja tapi juga sudah menyiapkan langkah konkretnya.
"Ada proyek yang bener, demand-nya naik. Jadi mereka blihat proyek di mana aja? Misal ada di Kalimantan dan lainnya. Itu semua akan kita lihat konkret, skema seperti ini dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Korupsi Penyakit yang Luar Biasa Berbahaya
Berita Terkini Lainnya
