Terimbas PSBB, Ikatan Pedagang Pasar Minta Pemerintah Berikan Insentif
Ilustrasi pasar tradisional. IDN Times/Besse Fadhilah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, menuntut pemerintah segera memberikan bantuan ke para pedagang pasar yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mansuri menyebutkan omzet 200 ribu pedagang pasar di Jakarta turun hingga 70 persen selama 7 bulan terakhir.
"Ini pukulan berat. Dengan kondisi tidak ada pilihan lain untuk meminta pemerintah memberikan insentif ke pedagang pasar agar tetap bisa bertahan dalam menjalani surutnya kondisi mereka," kata Abdullah kepada IDN Times, Selasa (15/9/2020).
1. Tuntut bantuan protokol kesehatan
Pedagang yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona, di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020) (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)Abdullah mengatakan pedagang pasar meminta bantuan alat kesehatan, seperti hand sanitizer dan masker. Pedagang juga meminta agar pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa pasar bukan klaster baru penyebaran COVID-19.
"Bagaimana pemerintah membuat pasar nyaman dan menyakinkan masyarakt bahwa pasar bukan klaster baru," ucapnya.
Baca Juga: Viral, Tagihan Perawatan Pasien COVID-19 Cuma 4 Hari Rp240 Juta
2. Bantuan berupa permodalan atau dana hibah
Editor’s picks
ilustrasi. IDN Times/Ita MalauIKAPPI juga meminta pemerintah memberikan bantuan permodalan atau stimulus baik hibah atau bantuan bagi 200 ribu pedagang terdampak. Untuk besarannya sendiri, Abdullah berharap disesuaikan dengan komoditas yang dijual pedagang.
"Kita sesuaikan dengan anggaran pemerintah apa yang bisa di-support ke kami. Tapi bagi kami besaran itu relatif begantung pada apa saja yang kami jual atau dagangkan. Gak semua pedagang itu sama," ujarnya.
3. Belum ada respons dari pemerintah
Menteri BUMN dan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)IKAPPI sudah mengirimkan surat ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Namun usaha mereka belum mendapat balasan.
"Kami sudah kontak Wakil Gubernur (DKI Jakarta), sudah bertemu, tapi belum bicara stimulus," katanya.
Baca Juga: Jokowi Minta Evaluasi Perbandingan Daerah Non-PSBB dan PSBB
Berita Terkini Lainnya
