Huawei Gagal Batalkan Dakwaan AS, Siap Hadapi Persidangan 2026
- Dakwaan terhadap Huawei mencakup konspirasi racketeering untuk memperluas merek secara ilegal.
- Jaksa menuduh perusahaan mencuri rahasia dagang guna memperkuat posisinya di pasar global.
- Putusan hakim menyebut Huawei diduga mencuri rahasia dagang dari enam perusahaan teknologi AS, meski tidak disebutkan nama perusahaannya.
Jakarta, IDN Times - Hakim federal Amerika Serikat (AS) menolak upaya Huawei Technologies untuk membatalkan sebagian besar dakwaan kriminal dari pemerintah AS pada Selasa (1/7/2025). Keputusan ini menjadi pukulan berat bagi raksasa telekomunikasi asal China yang dituduh melanggar berbagai hukum AS.
Dalam putusan setebal 52 halaman, Hakim Distrik AS Ann Donnelly di Brooklyn menyatakan bahwa 16 dakwaan terhadap Huawei cukup kuat untuk dibawa ke persidangan. Tuduhan mencakup konspirasi penipuan, pencurian rahasia dagang, dan pelanggaran sanksi terkait aktivitas bisnis perusahaan di Iran.
1. Dakwaan kriminal dan konspirasi racketeering
Hakim Donnelly menyatakan dakwaan terhadap Huawei mencakup konspirasi racketeering untuk memperluas merek secara ilegal. Jaksa menuduh perusahaan mencuri rahasia dagang guna memperkuat posisinya di pasar global.
“Kami yakin bukti yang diajukan menunjukkan pola perilaku sistematis untuk merugikan pesaing AS,” ujar juru bicara Departemen Kehakiman AS.
Huawei telah menyatakan tidak bersalah dan menyebut dakwaan sebagai target penegakan hukum tanpa bukti kejahatan yang jelas, menurut pernyataan resmi yang dilansir Bloomberg. Persidangan dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.
2. Pencurian rahasia dagang dari pesaing AS
Putusan hakim menyebut Huawei diduga mencuri rahasia dagang dari enam perusahaan teknologi AS, meski tidak disebutkan nama perusahaannya. Jaksa menyatakan tindakan tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendominasi industri telekomunikasi.
“Huawei secara sengaja mengeksploitasi inovasi perusahaan lain untuk keuntungan kompetitif,” kata jaksa federal, dikutip dari Investing.
Dokumen pengadilan menyebut Huawei menggunakan metode seperti spionase korporat dan pelanggaran perjanjian kerahasiaan.
Kasus ini dimulai sejak 2018, bertepatan dengan peluncuran Inisiatif Tiongkok oleh Departemen Kehakiman AS untuk mengatasi dugaan pencurian kekayaan intelektual oleh Beijing, menurut Strat News Global.
3. Penipuan bank dan pelanggaran sanksi Iran
Hakim juga menyebut Huawei diduga menyesatkan bank-bank AS terkait aktivitas bisnis di Iran melalui afiliasi bernama Skycom yang berbasis di Hong Kong.
“Skycom berfungsi sebagai anak perusahaan tidak resmi Huawei untuk kepentingan di Iran,” ujar Hakim Donnelly, dikutip dari Business Standard.
Menurut jaksa, Huawei mengendalikan Skycom untuk melakukan transaksi senilai lebih dari 100 juta dolar AS (Rp1,6 triliun) di Iran, melanggar sanksi AS. Huawei membantah tuduhan ini dan berupaya membatalkan 13 dari 16 dakwaan, namun ditolak pengadilan.
Kasus ini memperumit hubungan Huawei dengan Washington, terlebih setelah mantan CFO Huawei, Meng Wanzhou, dibebaskan dari tuduhan serupa pada 2022 setelah hampir tiga tahun ditahan di Kanada.
