Hungaria Rancang Pajak Kekayaan 1 Persen bagi Kalangan Superkaya

09 Oct 2026, 05:34 WIB2 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Hungaria Rancang Pajak Kekayaan 1 Persen bagi Kalangan Superkaya

Ilustrasi Bendera Hungaria (magnific.com/wirestock)

Intinya Sih

Pemerintah Hungaria merancang pajak kekayaan sebagai janji Partai Tisza setelah memenangkan pemilu April, untuk memperkuat kas negara dan mengurangi ketimpangan sosial.
Mulai Januari 2027, individu dengan aset bersih di atas 1 miliar forint wajib membayar 1 persen per tahun; aset di atas 100 miliar forint dikenai tarif 1,5 persen.
Kebijakan ini dipercepat karena defisit anggaran diproyeksikan mencapai 7,5 persen PDB, sambil mempertahankan belanja perlindungan sosial dan menyiapkan anggaran 2027 serta adopsi euro.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Hungaria mengumumkan rencana penarikan pajak kekayaan baru yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi pada Selasa (6/10/2026). Regulasi fiskal ini dipersiapkan sebagai instrumen strategis guna memperkokoh ketahanan sistem keuangan negara.

Inisiatif tersebut diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam agenda pemulihan stabilitas ekonomi di negara kawasan Eropa Timur tersebut. Langkah ini juga dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan kas negara tanpa membebani daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

1. Realisasi janji politik Partai Tisza melalui pemberlakuan regulasi pajak

ilustrasi pajak (vecteezy.com/md Emon)

Pemberlakuan regulasi pajak ini merupakan realisasi janji politik Partai Tisza yang kini memegang kendali pemerintahan. Kemenangan partai tersebut pada pemilihan umum April lalu sekaligus mengakhiri kekuasaan Partai Fidesz pimpinan Viktor Orban yang telah berlangsung selama 16 tahun.

Mandat baru ini mendorong kabinet pemerintahan bergerak cepat memangkas ketimpangan sosial dengan menata kembali akumulasi modal kelompok konglomerat dari era sebelumnya. Penataan struktur fiskal tersebut dipandang esensial guna merevitalisasi kas negara secara berkelanjutan.

"Pajak kekayaan yang dibuat Partai Tisza adalah cara untuk mengembalikan uang rakyat ke kas negara," kata pengamat ekonomi politik, Zoltan Pogatsa.

2. Kewajiban pajak satu persen bagi perorangan dengan aset di atas Rp54,7 miliar

ilustrasi pajak (pexels.com/RDNE Stock project)

Kewajiban pajak ini ditujukan bagi wajib pajak perorangan dengan kepemilikan aset bersih melebihi 1 miliar forint (Rp54,7 miliar). Wajib pajak dalam kategori tersebut diwajibkan menyetorkan kontribusi pajak sebesar 1 persen per tahun mulai Januari 2027.

Penghitungan kekayaan mencakup kepemilikan portofolio saham, properti bernilai tinggi, serta aset di luar negeri setelah dikurangi kewajiban utang. Pemerintah turut memberlakukan skema tarif progresif bagi kelompok yang memiliki akumulasi aset jauh melampaui ambang batas standar tersebut.

"Bagi mereka yang memiliki harta di atas 100 miliar forint (Rp5,47 triliun) akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi, yaitu 1,5 persen dari nilai lebihnya," ujar Perdana Menteri Hungaria, Peter Magyar, dilansir Investing.

3. Angka proyeksi defisit anggaran nasional menembus 7,5 persen dari PDB

Ilustrasi pajak harta pps. (Pixabay/Flyfin)

Penerapan instrumen penerimaan baru ini kian mendesak mengingat defisit anggaran nasional diproyeksikan menembus 7,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Otoritas fiskal memilih menyeimbangkan neraca keuangan ketimbang memangkas alokasi belanja untuk program perlindungan sosial.

Penyusunan regulasi ini diselaraskan dengan persiapan rancangan anggaran tahun 2027 sekaligus peta jalan adopsi mata uang euro. Pengesahan di tingkat dewan legislatif diprediksi berjalan mulus mengingat partai pemerintah menguasai mayoritas kursi parlemen.

"Usulan pajak ini akan segera dimuat di situs resmi pemerintah untuk mendapat tanggapan dari masyarakat," tutur Perdana Menteri Peter Magyar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.