Pemerintah AS Pakai Pajak Rp358 Miliar untuk Iklan Promosi Trump

Murray selaku tokoh senior Partai Demokrat di Komite Alokasi Senat dan Murphy selaku pemimpin fraksi Demokrat di Subkomite yang membidangi pendanaan Keamanan Dalam Negeri memberi waktu 48 jam kepada Mullin untuk menjelaskan penggunaan uang pembayar pajak demi menayangkan iklan kampanye yang memuja presiden. Mereka mendesak kementerian mengungkap apakah Mullin telah berbicara langsung dengan Trump mengenai penggunaan dana pajak tersebut, meminta salinan informasi kontrak diserahkan kepada Kongres, serta menanyakan rencana penggunaan dana federal tambahan.

"Kami tidak perlu mengingatkan Anda bahwa menggunakan dana pemerintah untuk membuat atau menayangkan iklan politik seperti yang telah berjalan beberapa hari terakhir ini adalah tindakan ilegal dan penyalahgunaan uang pembayar pajak yang luar biasa korup," tulis Murray dan Murphy dalam surat mereka.

Laporan Associated Press melalui PBS News melaporkan data lembaga pelacak AdImpact yang mencatat lebih dari 2,5 juta dolar AS atau setara Rp44,77 miliar telah dihabiskan untuk tiga iklan dalam tujuh hari terakhir. Iklan-iklan tak biasa yang tayang di saluran televisi siaran, kabel, hingga streaming ini menggemakan slogan pemilu sela Partai Republik dengan menampilkan rekaman masa jabatan Trump—salah satunya bahkan diiringi penggalan lagu "Love me, Love me". Materi promosi tersebut bahkan ditempatkan pada program-program televisi populer, termasuk siaran sepak bola kampus hingga liga National Football League (NFL).

Kekhawatiran juga disuarakan oleh figur Partai Republik saat bersiap menghadapi musim pemilihan umum sela yang sengit demi mempertahankan kendali di DPR dan Senat AS. Senator Thom Tillis asal North Carolina dari Partai Republik bahkan membandingkan iklan-iklan Trump tersebut dengan iklan-iklan yang digunakan oleh mantan pemimpin otoriter Hungaria, Viktor Orban. "Seharusnya tidak dibayar dengan uang pembayar pajak," tegas Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune.

Gedung Putih membela materi yang mulai tayang sejak pekan lalu tersebut sebagai iklan layanan masyarakat (public service announcements). Namun, pakar menilai materi tersebut berbeda dari iklan layanan masyarakat pada umumnya karena tidak dirancang untuk membantu warga mengakses program layanan publik tertentu. Sementara itu, salah satu iklan baru yang mulai tayang pada akhir pekan lalu menampilkan video hitam-putih Trump memperingatkan tentang "pertempuran terakhir" melawan "kaum globalis" dan "penghasut perang", yang diakhiri keterangan "Paid for by the U.S. Government".

Dana DHS tersebut merupakan bagian dari alokasi masif senilai 175 miliar dolar AS atau setara Rp3.134,08 triliun yang disahkan Kongres untuk kementerian tersebut dalam undang-undang One Big Beautiful Bill pada musim panas lalu guna mendukung agenda penegakan imigrasi dan deportasi Trump.

Tokoh senior Partai Demokrat di Komite Alokasi DPR AS Rosa DeLauro bersama anggota Kongres Henry Cuellar mengecam keras pengalihan dana tersebut. Keduanya menyatakan bahwa setelah memangkas 1 triliun dolar AS atau setara Rp17.909 triliun dari Medicaid dan layanan sosial serta "meningkatkan pendanaan deportasi massal lebih dari empat kali lipat, terbukti administrasi Trump menggunakan One Big Beautiful Bill milik Republik untuk membayar iklan politik Presiden Trump." Keduanya menegaskan bahwa saat Partai Demokrat merebut kembali kendali di Kongres, mereka 'akan berupaya membongkar dan membatalkan penyalahgunaan uang pembayar pajak seperti ini serta menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya.