Imbas COVID-19, Rasio Kredit Macet UMKM Capai 4,4 Persen
UMKM Yang Terus Berjuang di tengah Wabah COVID-19 (Dok. Selembar Pizza)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi Komisioner OJK Teguh Supangkat mengatakan rasio non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah dari UMKM mencapai 4,4 persen. Naik dari bulan lalu (April) yang mencapai 4,03 persen. Menurut Teguh, hal itu imbas pandemik COVID-19.
"Banyak UMKM di indonesia yang omzetnya menurun, distribusi kesulitan, akses terhadap modal usaha juga mengalami kesulitan. Produksi juga menurun drastis sehingga tidak dilanjutkan untuk sementara," kata Teguh dalam diskusi virtual bersama Infobank, Kamis (25/6)
1. Rasio pinjaman UMKM terbanyak di bank buku 4
.jpg)
Ilustrasi. IDN Times/Rahmat AriefMenurut Teguh, rasio pinjaman UMKM paling banyak di bank buku 4. Dari total pinjaman Rp1091,603 triliun, komposisinya 68 persen di bank buku 4, lalu 17 persen di bank buku 3 dan bank buku 2, serta 14 persen di bank buku 1.
"Ini dari sisi NPL masih bertahan yaitu 4,14 persen. Terutama di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan NPL-nya relatif membaik yaitu dari 2,39 persen menjadi 2,31 persen. Mungkin sekarang ini di masa COVID-19 faktor yang paling dibutuhkan adalah pertanian, perburuan dan kehutanan. Sektor-sektor ini yang paling banyak yang maju," ujarnya.
Baca Juga: Banyak UMKM di Palembang Merugi, Pemkot Beri Bantuan Modal dan Kredit
2. Kebijakan pemulihan ekonomi sudah disiapkan
Editor’s picks
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (Tangkap Layar Live Blibli)Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan pemerintah sudah menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, termasuk UMKM. Program utama adalah relaksasi terhadap pinjaman dengan penundaan cicilan 6 bulan, subsidi kredit, penghapusan pajak, hingga penyediaan modal kerja baru yang lebih murah.
"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam lima tahun tumbuh 5 persen. Itu ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat di atas 50 persen. Program bansos yang digelontorkan ke masyarakat, pembiayaan lewat mekanisme lembaga pembiayaan, mestinya bisa memulihkan ekonomi," ujar Teten.
3. Pemerintah gelontorkan Rp735 triliun untuk belanja produk UMKM
Ilustrasi UMKM. (Dok.Grab)Teten mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp735 triliun untuk dibelanjakan produk UMKM. Hal itu telah dikoordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kami angkat di rapat-rapat kabinet. Sekarang disiapkan e-katalog dan laman khusus UMKM di LKPP. Kami juga melakukan pelatihan ke kementerian-kementerian untuk menyusun paket pengadaan (produk UMKM). Kami optimistis apabila Rp735 triliun itu mengalir untuk belanja produk UMKM, saya kira ekonomi UMKM mulai bergeliat kembali," ungkap Teten.
Baca Juga: Teten Masduki: Hanya 13 Persen UMKM Terhubung ke Marketplace
Berita Terkini Lainnya
