Sri Mulyani Pantau Defisit Anggaran agar Tidak Lebih 6,34 Persen
Menkeu, Sri Mulyani (IDN Times/Auriga Agustina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan terus memantau defisit anggaran agar tidak melebihi target. Hal itu berdasarkan Perpres No.72/2020, yakni sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.
"Dan kami masih berharap, tentu saja, rencana (defisit) fiskal 6,34 persen akan terus berlanjut di level itu," kata Sri Mulyani dalam webinar The Jakarta Post, Rabu (19/8/2020).
1. Tak ada batasan defisit anggaran dalam UU No.20/2020
Ilustrasi anggaran. IDN Times/Arief RahmatDia menjelaskan, dalam UU No.2 Tahun 2020 defisit anggaran memang tidak ada batasan. Berbeda dengan keadaan sebelumnya yang memiliki batas maksimal defisit 3 persen.
"Kami sangat ingin melihat masing-masing elemen ini memiliki dimensi yang sangat penting pada situasi ekonomi dan sosial masyarakat, yaitu kesejahteraan atau kondisi rakyat. Ekonomi benar-benar berada di bawah tekanan besar," ujarnya.
Baca Juga: Defisit Anggaran Melebar, Ini Risiko yang Harus Diwaspadai Pemerintah
2. Sepertiga pengeluaran bergantung pada pemerintah daerah
Editor’s picks
Ilustrasi uang (IDN Times/Mela Hapsari)Menurut Sri Mulyani, jika penyerapan anggaran bisa tepat sasaran 99 persen atau 100 persen, itu sangat baik. Sebaliknya, apabila penyerapan anggaran 99 persen tetapi kualitasnya dipertanyakan, itu patut dijadikan alarm.
"Belum lagi seperti pemerintah daerah. Sepertiga dari pengeluaran sebenarnya ada di pemerintah daerah, dan itu bergantung pada kemampuan kepemimpinan pemerintah daerah untuk menyampaikan ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," kata Sri Mulyani.
3. Defisit APBN dipastikan membengkak
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam live Zoom 23 April 2020Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal membengkak di 2020. Hal ini disebabkan adanya peningkatan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak virus corona (COVID-19).
"Dengan demikian Perpres 54 tahun 2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp852,9 triliun atau 5,07 persen dari GDP meningkat menjadi Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari GDP," ujarnya.
Baca Juga: Wow! Defisit Anggaran 2021 Diprediksi Capai Rp971,2 Triliun
Berita Terkini Lainnya
