Ini Penjelasan Pemerintah soal Temuan BPK di Proyek IKN
Jakarta, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan sejumlah temuan di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu temuan BPK ialah proses pengadaan tanah yang belum selesai, dengan luas 2.085,62 hektare (Ha).
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengatakan bahwa proses pengadaan lahan memang masih berlangsung. Pemerintah ingin memastikan dalam prosesnya masyarakat setempat tak dirugikan.
“Kalau lahan sudah dijelaskan sedang diatasi, bagaimana menanganinya tidak merugikan masyarakat,” kata Danis di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
1. Akui kesulitan dalam pasokan material buat pembangunan di IKN
BPK juga mengungkapkan adanya kekurangan pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
Danis tak menampik temuan tersebut. Dia mengatakan, di awal pembangunan IKN memang ada kesulitan terkait pasokan material.
“Ya memang pada suatu saat, ini kan pasokan materialnya dari luar. Suplai, material utamanya kebanyakan dari Sulawesi Tengah,” tutur Danis.
Adapun salah satu persoalannya ialah transportasi yang digunakan untuk membawa material adalah kapal tongkang batu bara.
“Kemarin waktu awal-awal sempat kesulitan dengan masalah angkutannya tongkang. Tapi sampai saat ini sudah membaik suplainya,” ucap Danis.
2. Persoalan material sudah diatasi
Menurut Danis, persoalan pasokan material sudah bisa diatasi. Tak hanya mengambil material dari Sulawesi Tengah, tapi proyek IKN juga mengambil material dari Banten, Jawa Timur, dan sebagainya.
“Karena dari luar saja (materialnya) jauh, dari luar waktu itu juga waktu awal-awal tongkangnya sebagian untuk mengangkut itu ada yang banyak mengangkut untuk batu bara. Sekarang sudah bisa diatasi,” tutur Danis.
3. Rincian temuan BPK di proyek IKN
Berdasarkan lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, berikut empat temuan BPK di IKN:
- Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN. Begitu juga dengan perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana.
- Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.
- Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal.
- Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.
Adapun terkait temuan pembangunan infrastruktur, BPK melaporkan sebluas 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.
Selain itu, dengan kekurangan pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
