Dialog B20 G20, Integritas & Kepatuhan Kunci Bisnis Berkelanjutan

Dalam kesempatan tersebut, Chair of B20 Integrity and Compliance TF yang juga Managing Director PT Bank Central Asia Tbk, Haryanto T. Budiman menyebutkan pihaknya telah merumuskan 4 rekomendasi kebijakan. Rekomendasi Pertama B20 Integrity & Compliance TF adalah mendorong hadirnya sustainable governance yang disajikan dalam satu standar pelaporan global untuk sustainability di setiap perusahaan.

Rekomendasi kedua mengenai collective action untuk mengurangi risiko-risiko integritas. Haryanto menyebut pihaknya berdiskusi mengenai interaksi antara business-to-business, business-to-government, dan public-private sectors. Aksi kolektif ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepatuhan di setiap bisnis perusahaan.

Ketiga adalah mengenai money laundering (pencucian uang) dan illicit financing (perpindahan dana gelap) dalam era new normal. B20 menyadari saat ini meningkatnya penggunaan digitalisasi juga turut meningkatkan potensi tindakan kriminal. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu bahasan dalam rekomendasi B20.

Kemudian pada poin rekomendasi keempat, Haryanto menyebut pihaknya membahas cybercrime. Ia menyadari kejahatan siber terus meningkat dan menjadi isu yang relevan bagi semua lini usaha. Terlebih, era new normal yang semakin meningkatkan akses digital sehingga perlu dibahas bersama.

Saat ini, Shinta menilai sebuah perusahaan tidak bisa menjadikan profit sebagai satu-satunya ukuran bagi kesuksesan praktik bisnis. Dunia menyepakati, entitas bisnis harus mengadopsi prinsip ESG dengan baik demi keberlanjutan usaha di masa depan.

B20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong pelaku bisnis tanah air dan global agar mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik bisnis dan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, sambung Shinta, empat bidang fokus utama dari Integrity and Compliance TF ini menyerukan pesan-pesan utama yang serupa dengan task force lainnya mengenai literasi keamanan siber dan penerapan ESG.

Shinta juga mengungkapkan, rekomendasi kebijakan dari Integrity and Compliance TF  akan mendorong realisasi legacy B20 Indonesia. Dalam percepatan transisi hijau, B20 menjalankan dua legacy yakni Carbon Center of Excellence yang akan membantu bisnis memahami dan menavigasi topik perdagangan karbon melalui pusat pengetahuan dan pusat berbagi praktik, sementara Global Blended Finance Alliance akan membantu menghubungkan pemilik proyek hijau dengan calon investor untuk pendanaan proyek.

Dalam acara dialog antara B20 dan G20, beberapa menteri dan stakeholder terkait memberikan kata sambutan, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Nugraha Mansury, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Para Menteri dan regulator menunjukkan dukungannya pada upaya B20 dalam meningkatkan integrity dan compliance perusahaan. Menko Perekonomian menyebutkan kesadaran akan compliance perlu terus ditingkatkan terutama dalam situasi krisis seperti sekarang. Tujuannya supaya tidak terjadi illicit financing baik itu terkait terorisme maupun korupsi.

“Demikian pula dalam digitalisasi, proses transfer data terjamin keamanannya," jelas Airlangga.

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang merupakan Anggota Dewan Komisioner OJK juga mengungkapkan pihaknya terus aktif berkoordinasi dengan B20 dan G20 dalam hal ini. OJK terus menekankan Integrity dan Compliance yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan Indonesia.

Selain itu, OJK juga sudah melakukan beberapa inisiatif terkait pembiayaan berkelanjutan seperti Green Taxonomy dan aturan mengenai green financing. Ia berharap diskusi ini bisa semakin memperkuat kesadaran perusahaan mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan dalam bisnis di Indonesia.

Lebih jauh, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menjelaskan inovasi praktik pembangunan berkelanjutan, transparan, berintegritas dan bisnis yang jauh dari praktik kecurangan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini juga akan membuat pondasi yang kuat bagi tata kelola dunia yang lebih adil baik itu secara ekonomi maupun sosial.

“Di dunia yang maju secara digital, di mana informasi bergerak dengan kecepatan cahaya, pentingnya integritas dan kepatuhan dalam bisnis memainkan peran penting dalam pertumbuhan mereka, karena reputasi dapat dibuat atau dihancurkan dalam hitungan detik. Sayangnya, kerusakan reputasi bukan satu-satunya ancaman yang dihadapi bisnis karena kurangnya integritas. Risiko pelanggaran peraturan dari praktik bisnis yang tidak bermoral membuat kita terkena denda dan hukuman lainnya,” ujar Arsjad.

Ia menambahkan, untuk menciptakan dunia yang inklusif dan berkelanjutan, salah satu kuncinya adalah upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Rekomendasi kebijakan I&C TF memungkinkan praktik integritas bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu bisnis untuk menumbuhkan kepercayaan publik, serta membangun modal keuangan dan reputasi mereka. (WEB)