Isi Lengkap Pertemuan Prabowo dengan Luhut-Chatib Basri

Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan survei MBG dilakukan secara independen dan dibiayai oleh DEN. Survei itu bertujuan melihat apakah program MBG telah membentuk ekosistem rantai pasok baru di daerah.

Menurut dia, survei dilakukan terhadap 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih secara acak menggunakan sistem komputer dan mewakili berbagai wilayah di Indonesia.

Hasil survei menunjukkan 86,9 persen SPPG telah bekerja sama dengan sedikitnya satu pemasok skala kecil yang berada di sekitar lokasi. Bahkan, rata-rata setiap SPPG menggandeng tiga UMKM.

"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPBG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini," ujar Seto.

Kemudian, tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM pemasok berada di atas 70 persen. Meski demikian, DEN menilai akses permodalan masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat agar UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jenis komoditas yang dipasok.

Dalam pertemuan itu, Luhut juga melaporkan perkembangan government technology (GovTech) yang menurutnya telah mencapai tingkat keterhubungan data sekitar 80 persen.

Dia menyebut sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dalam satu sistem berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Data tersebut saat ini mulai diproses dan dibersihkan menggunakan teknologi AI.

Menurut Luhut, GovTech akan menjadi salah satu pilar penting pemerintahan Presiden Prabowo karena memungkinkan data dari berbagai instansi terkumpul dalam satu sistem yang terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan.

"Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Karena apa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," tuturnya.

Dia mengatakan integrasi tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan, meningkatkan rasio pajak, memperkuat penerimaan negara, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.

Selain membahas MBG dan GovTech, Luhut mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait pengembangan International Financial Center dan family office.

Menurut dia, akan ada pertemuan yang digelar di Bali pada Juli mendatang untuk membahas peluang tersebut. Pemerintah berharap inisiatif itu dapat menarik potensi investasi bernilai ratusan miliar dolar AS ke Indonesia.

"Tadi Presiden memberi arahan lagi mengenai International Financial Center, family office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali. Dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia," kata Luhut.

Seto turut melaporkan hasil kajian DEN mengenai digitalisasi sektor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan ferroalloy.

Menurutnya, digitalisasi dapat membantu mengatasi praktik under-invoicing yang selama ini menjadi perhatian pemerintah. Kajian DEN menunjukkan indikasi praktik tersebut masih ditemukan dan nilainya tidak kecil.

Dia mencontohkan pengembangan sistem Simbara yang saat ini telah digunakan untuk mengawasi tata kelola sektor batu bara. Ke depan, sistem tersebut dapat dikembangkan menjadi auto blocking system yang memanfaatkan AI dan algoritma untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha.

Menurut Seto, sistem digital tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan pelacakan asal-usul komoditas sehingga membantu memastikan produk berasal dari sumber yang legal serta memudahkan pemantauan kewajiban devisa hasil ekspor (DHE).

"Jadi kita bisa men-track nanti setiap pengiriman ekspor apakah DHE-nya itu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Karena ini juga jadi satu komponen yang penting. Dan itu bisa dimungkinkan semuanya dengan sistem digitalisasi yang saat ini sedang dibangun oleh DEN," paparnya.

Anggota DEN Chatib Basri mengatakan pertemuan dengan Presiden juga membahas perkembangan ekonomi global dan kondisi makroekonomi terkini. Dia menyampaikan salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

"Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence masalah trust kepada pemerintah," paparnya.

Menurut Chatib, upaya menjaga kepercayaan publik menjadi penting, termasuk melalui efisiensi anggaran dan pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti MBG.

Sementara itu, anggota DEN lainnya Firman Hidayat menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik. Dia menilai kondisi korporasi dan sektor perbankan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis 1998.

Meski demikian, Firman mengingatkan pemerintah tetap perlu mewaspadai ketidakpastian global, termasuk dampak konflik internasional dan pelemahan rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi serta distribusi.

Dia juga menyampaikan sejumlah usulan untuk memperkuat devisa negara, antara lain melalui peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia dan mendorong kenaikan jumlah wisatawan mancanegara.

Menutup paparannya, Luhut mengatakan pemerintah tengah menyiapkan digital single ID sebagai bagian dari pengembangan GovTech. Identitas digital tersebut ditargetkan hadir dalam waktu dekat dan akan mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dia juga mengatakan skema subsidi ke depan akan diarahkan langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk transfer tunai agar lebih tepat sasaran. Sistem tersebut akan didukung AI untuk membantu pengelompokan data dan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan.

"Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID," ujar Luhut.

Luhut menambahkan pemerintahan Presiden Prabowo akan semakin mengandalkan digitalisasi dan AI dalam pengelolaan data serta layanan publik. Dia menegaskan sistem yang dikembangkan tersebut dibangun oleh talenta-talenta Indonesia.