Jembatan Timbang, di Antara Pungli dan Ancaman Weigh in Motion

Pernyataan AHY tersebut membuat Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mempertimbangkan penutupan jembatan timbang. Selain sebagai sarang pungli, Dudy menilai jembatan timbang tak lagi efektif dijadikan penyaring truk-truk ODOL.

“Kalau kami dari Kementerian Perhubungan, saya sampaikan ke Pak Dirjen Darat, yang paling ekstrem apabila memang pungli itu dari kami memang ada, dan kita tidak menutup mata terhadap itu, ya jembatan timbang kita tutup," kata Dudy.

Selain karena pungli, jembatan timbang tidak lagi efektif dalam menjaring truk-truk ODOL, lantaran keberadaannya yang kebanyakan di jalan-jalan arteri. Lokasi tersebut jarang dilewati sopir truk yang saat ini lebih memilih melintas di jalan tol.

"Jembatan Timbang itu kan kebanyakan ada di jalan arteri. Sekarang truk-truk (ODOL) ini masuk tol soalnya. Kemudian juga kita tidak bisa mengoperasikan 24 jam. Jadi mereka kalau kita operasikan jam 8 pagi, terus istirahat truk itu bisa lewat, kemudian kalau sampai jam 5 sore gak ada lagi, ya sudah mereka seperti berpesta jadinya," papar Dudy.

Senada, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan menyatakan, efektivitas jembatan timbang terhadap pemberlakuan kendaraan bermuatan lebih alias ODOL hanya 0,3 persen. Menurut Aan, data tersebut didapatkan setelah ada sosialisasi terhadap kendaraan-kendaraan ODOL yang berjalan selama tiga bulan terakhir.

Aan mengaku, sebelumnya efektivitas jembatan timbang menjaring kendaraan ODOL sebanyak hampir 5 persen. Namun, saat ini, justru menurun menjadi 0,3 persen atau menandakan tidak banyak truk yang masuk ke jembatan timbang.

"Dari data yang kita dapatkan, di samping tadi ada terkait pungli, data yang kita dapatkan hanya 0,3 persen saja yang masuk ke jembatan timbang. Artinya efektivitas jembatan timbang saat ini kurang efektif. Sebelumnya ini hampir 5 persen yang masuk ke jembatan timbang," ujar Aan.

Aan kemudian mengungkapkan sejumlah strategi guna meminimalisir pungli yang dianggap sebagai biang kerok mahalnya biaya logistik dan pemicu angkutan barang ODOL. Aan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan standar prosedur di jembatan timbang agar mudah dalam hal pengawasan truk-truk obesitas.

“Kami tidak menutup mata masih adanya oknum yang melakukan kegiatan ilegal tersebut terutama di jembatan timbang. Padahal, jembatan timbang jadi garda terdepan dalam menangani kendaraan over dimension over load. Untuk itu kami sedang menyiapkan SOP terkait mekanisme di jembatan timbang sehingga akan memudahkan pengawasan," kata Aan.

Selain itu, strategi berikutnya adalah melakukan modernisasi alat penimbangan untuk mendorong sistem penindakan secara elektronik. Dia menilai penindakan secara elektronik ini akan mengurangi interaksi antara pengemudi dan petugas di UPPKB atau jembatan timbang sehingga potensi adanya pungli juga semakin kecil.

“Kami sedang menyusun penindakan secara elektronik dengan memasang WIM (weigh in motion) untuk melakukan penindakan. Harapannya secara jangka panjang ini akan memberikan efek jera pada pelanggar,” ujar mantan Kakorlantas Polri tersebut.

Weigh in Motion (WIM) merupakan teknologi yang memungkinkan penimbangan kendaraan tanpa harus berhenti dan hasilnya bisa langsung dikirim secara digital. Sistem ini menjadi langkah strategis untuk memperkecil celah pungli dan meningkatkan efisiensi serta transparansi penindakan di lapangan.

Aan juga mengatakan, Kemenhub akan menyusun nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung agar hasil pendataan dari jembatan timbang secara elektronik juga bisa diakui sebagai dasar penindakan hukum

"Terkait penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan elektronik, nanti kami akan bicarakan bersama Kejaksaan. Sehingga, nantinya bukti elektronik dari UPPKB atau WIM bisa dijadikan bukti dalam peradilan," ujar dia.

Sementara, dari sisi pelayanan teknis, Aan melanjutkan, Ditjen Perhubungan Darat pun telah menerapkan digitalisasi layanan seperti SKRB, SRUT untuk mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi dimanfaatkan untuk pungli.

Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan penindakan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan yang memungkinkan kendaraan diturunkan muatannya apabila melebihi batas maksimum. Nantinya, fasilitas UPPKB atau jembatan timbang akan dipetakan dan ditingkatkan agar memadai untuk menurunkan kelebihan muatan secara langsung di lokasi.

Di sisi lain, pernyataan Menhub Dudy yang ingin menghapuskan jembatan timbang lantaran menjadi sarang pungli mendapatkan respons dari Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN), Felix Iryantomo. Menurut Felix, jika itu alasannya maka Dudy perlu membuktikan apakah selama ini sudah ada petugas jembatan timbang yang ditangkap dan dijatuhi sanksi karena melakukan pungli.

"Hal ini sangat perlu diungkapkan, agar pernyataan Menhub benar-benar didasarkan pada fakta dan tidak menjadi bumerang yang oleh petugas di lapangan menilai, pernyataan tersebut sekadar sebagai tuduhan tidak berdasar. Terlebih, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan demotivasi bagi para petugas di lapangan," katanya.

Felix menjelaskan, pada dasarnya fungsi unit kerja jembatan timbang bukan sekadar untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran lebih muatan dan dimensi truk, yang disebut sebagai ODOL. Jembatan timbang bisa menjadi lokasi pendataan asal dan tujuan barang yang diangkut oleh seluruh truk melintas, sekaligus data berbagai jenis barang atau komoditi.

"Pada aspek tersebut, ada titik lemah di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal, hampir tidak pernah ada publikasi yang diterbitkan bisa secara mudah diketahui oleh publik. Seandainya seluruh jembatan timbang ditugasi mendata seluruh jenis barang berikut beratnya serta asal dan tujuan, maka data tersebut bisa menjadi indikator perekonomian yang sangat penting bagi daerahnya," ujar Felix.

Felix pun turut mengkritik upaya Dudy mengganti jembatan timbang menjadi WIM. Untuk diketahui, WIM merupakan suatu perangkat yang mampu menimbang kendaraan dalam keadaan bergerak sehingga meminimalisir interaksi antara petugas dan pengemudi. Penerapan WIM secara otomatis akan menutup pengoperasian jembatan timbang yang selama ini dinilai Dudy sebagai sarang pungli.

Sebelumnya, Dudy mengungkapkan, penggunaan WIM untuk menimbang kendaraan atau truk bisa ditempatkan di jalan-jalan tol lewat kerja sama dengan Jasa Marga. Kehadiran WIM juga menutup celah pungli yang selama ini selalu ada di jembatan timbang dan merugikan pelaku industri logistik.

"Dengan dilakukan Weigh In Motion, maka interaksi antara sopir dengan petugas menjadi tidak ada, sehingga kita menutup kemungkinan terjadinya pungli itu dari sisi pemeriksaan kendaraan, khususnya pemeriksaan berkaitan dengan berat kendaraan," tutur Dudy.

Kritik kemudian disampaikan Felix lantaran implementasi WIM dilakukan di jalan tol dan Kemenhub telah melakukan koordinasi dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

"Publik tahu bahwa Jasa Marga adalah salah satu BUMN operator sebagian besar jaringan jalan tol di Indonesia. Di sisi lain publik juga paham bahwa keberadaan jalan tol masih terbatas di sebagian Pulau Sumatra, Pulau Jawa, sedikit di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Sulawesi ada sedikit di Kota Makassar dan sekitarnya, serta Manado – Bitung," tutur Felix.

“Pertanyaan berikutnya, jika jembatan timbang dibubarkan, bagaimana Kementerian Perhubungan mengawasi lalu lintas angkutan barang di seluruh Indonesia terutama di jalan-jalan nasional yang belum ada jaringan jalan tol?" sambungnya.

Oleh sebab itu, Felix menyarankan Menhub Dudy untuk melaksanakan perjalanan keliling Indonesia menggunakan moda jalan darat. Misalnya diawali pada menjelang akhir 2025 bisa Tur Sumatra. Selanjutnya semester I-2026 melaksanakan Tur Jawa dan seterusnya mencakup Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Saulawesi hingga bisa betul-betul paham kondisi angkutan jalan yang merupakan urat nadi logistik dan perekonomian Indonesia.

"Sangat mungkin dari perjalanan-perjalanan tersebut bisa diperoleh data ataupun gambaran nyata yang selama ini belum diketahui oleh Menhub, sehingga sangat bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan," tutur Felix.