Jepang Cairkan Subsidi Energi Rp57,69 Triliun untuk Warga

Paket bantuan pemerintah ini akan menanggung sebagian tagihan listrik dan gas warga selama tiga bulan, terhitung sejak Juli hingga September 2026. Program ini dibiayai menggunakan dana cadangan dari anggaran negara tahun fiskal 2026.

"Kami menyetujui pengeluaran Rp57,69 triliun dalam rapat kabinet hari ini untuk membantu warga membayar tagihan listrik dan gas antara Juli dan September," kata Wakil Kepala Sekretaris Kabinet, Masanao Ozaki, dilansir Channel News Asia.

Subsidi akan diberikan paling besar pada Agustus, mengingat penggunaan pendingin ruangan umumnya mencapai titik tertinggi pada bulan tersebut. Subsidi listrik ditetapkan sebesar 3,5 yen (Rp449) per kilowatt-jam untuk Juli dan September, serta naik menjadi 4,5 yen (Rp561) pada Agustus.

Untuk gas kota, potongan harga ditetapkan 14 yen (Rp1.570) per meter kubik pada Juli dan September, lalu menjadi 18 yen (Rp2.019) pada Agustus. Setiap rumah tangga diperkirakan dapat menghemat pengeluaran sekitar 5.000 yen (Rp560,7 ribu) selama periode subsidi tersebut.

Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, gangguan rantai pasok dari Timur Tengah berdampak langsung pada kenaikan harga energi di Jepang. Situasi di area Selat Hormuz menjadi pantauan utama karena jalur laut tersebut berstatus vital bagi distribusi minyak dan gas global.

"Walaupun situasi di Timur Tengah masih belum pasti, kami akan berusaha maksimal agar kehidupan sehari-hari masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak terganggu," kata Wakil Kepala Sekretaris Kabinet, Masanao Ozaki.

Lebih dari 80 persen gas alam cair (LNG) yang melintasi Selat Hormuz dikirim ke negara-negara Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Situasi ini memaksa negara-negara tersebut bersaing mendapatkan pasokan gas dengan harga yang lebih tinggi. Meski ada tekanan pasokan, pemerintah Jepang belum meminta warga melakukan pembatasan penggunaan listrik secara ketat pada musim panas ini.

"Karena pasokan bahan bakar yang kita butuhkan sudah aman di dalam negeri, kita belum perlu meminta penghematan energi yang lebih ketat dari biasanya," kata Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa.

Kenaikan biaya impor energi ini memunculkan kembali diskusi publik terkait strategi Jepang agar tidak terus bergantung pada pasokan dari negara lain. Salah satu opsi yang didorong oleh sejumlah pihak adalah pengoptimalan energi nuklir di dalam negeri.

"Kalau kita tidak memakai tenaga nuklir secara maksimal sebagai sumber listrik bersih yang tidak bergantung pada negara lain, tagihan listrik warga pasti akan terus naik," kata Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki.

Di sisi lain, pengamat energi menilai bahwa intervensi pemerintah tidak akan menyelesaikan inti permasalahan apabila krisis pasokan global berlangsung lama. Subsidi dianggap hanya sebagai penanganan sementara.

"Akar masalah krisis energi ini tidak akan selesai hanya dengan memberikan subsidi," kata Mika Ohbayashi dari Renewable Energy Institute di Jepang.