JK: Defisit APBN Bisa Makin Besar kalau Pengeluaran Tidak Direm

09 Jun 2026, 17:57 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add as Preferred source

JK: Defisit APBN Bisa Makin Besar kalau Pengeluaran Tidak Direm

Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat menjadi pembicara di Universitas Paramadina. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Gini Kak

Jusuf Kalla menyoroti defisit anggaran akibat pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari pendapatan, termasuk program makan bergizi gratis yang dinilai belum produktif secara langsung.
JK menilai pelemahan rupiah dan turunnya pasar modal mencerminkan menurunnya kepercayaan terhadap ekonomi nasional, serta mendesak pemerintah segera mengambil keputusan agar krisis tidak meluas.
Ia mengingatkan pentingnya belajar dari krisis ekonomi masa lalu yang sering berujung pada gejolak politik, agar pemerintah lebih waspada dan mampu melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Jusuf Kalla bilang uang negara sekarang kurang karena belanja lebih banyak dari uang yang masuk. Katanya kalau pemerintah tidak hati-hati, nanti bisa makin susah. Nilai uang rupiah juga turun karena orang lebih suka simpan dolar. Pak JK minta pemerintah cepat ambil keputusan supaya masalah tidak jadi besar lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai, sumber persoalan negeri ini hingga berdampak terhadap ekonomi nasional cukup sederhana. Ia menilai, negara ini telah mengalami defisit anggaran karena pengeluaran pemerintah (government expenditure) lebih besar daripada pendapatan.

JK menekankan defisit anggaran bisa semakin melebar kalau pemerintah tidak mampu mengerem pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif secara langsung, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun saat ini, pemerintah mulai melakukan perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita melihat keadaan kita seperti ini. Kalau krisis ekonomi dihubungkan dengan fiskal, fiskal itu uang, anggaran kenapa itu jadi sumber masalah sekarang ini, negeri ini masalahnya sederhana, tidak rumit amat, yaitu pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Simple," kata JK, saat menjadi pembicara dalam acara bertema Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisisi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

"Kalau dalam istilah ekonomi, negara ini defisit. Sekarang defisit itu bisa makin besar kalau pengeluarannya tidak direm, terutama pengeluaran yang tidak produktif secara langsung, kayak makan bergizi gratis, tapi itu kan sudah... Alhamdulillah pak presiden menyadari itu," imbuhnya.

Adapun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp589,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

1. JK soroti pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah undervalued

Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat menjadi pembicara di Universitas Paramadina. (IDN Times/Amir Faisol).

JK turut menyinggung posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah hingga melewati angka psikologisnya. Ia menjelaskan, pergerakan mata uang sangat terkait dengan mekanisme penawaran dan permintaan (supply dan demand).

Menurut dia, kenapa rupiah menurun dan dolar AS terus menguat karena orang banyak menyimpan aset mereka dalam bentuk dolar. Hal itu karena masyarakat saat ini tidak percaya dengan rupiah.

"Makin banyak orang simpan dolar itu berarti nilai rupiah makin turun karena orang mau lepas rupiahnya, itu supply and demand. Permintaan dolar banyak, supply-nya kurang. Rupiah juga mengalami kesulitan, maka terjadi itu," kata dia.

Indikator lain yang mencerminkan perekonomian, lanjut JK, adalah kondisi pasar modal saat ini. "Kalau pasar modal, bursa kenapa turun? Itu pasar kepercayaan. Orang percaya bahwa bursa ini akan untung buat kita. Kalau dulu perusahaan tambang untung besar, sekarang tidak lagi maka saham tambang turun," kata dia.

"Dulu bank itu bisa untung banyak sampai triliunan, Mandiri, BRI, tapi orang berpikir di kondisi seperti ini pasti akan turun keuntungannya, maka orang menjual saham perbankan," imbuhnya.

2. JK ingatkan pemerintah segera ambil keputusan

Jusuf Kalla

JK mengingatkan, krisis ekonomi sering kali memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik. Karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat dalam mengambil keputusan guna mencegah masalah berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Menurut JK, prinsip yang selama ini ia pegang sebagai pengusaha adalah lebih baik mengambil keputusan dengan cepat daripada menunda penyelesaian masalah. Ia menilai, lebih baik segera mengambil keputusan daripada tidak ada.

"Jadi cara berpikir saya sebagaimana yang selalu saya bilang sebagai pengusaha, 'Lebih cepat lebih baik, jangan menunda masalah'. Segera, bahwa lebih ada keputusan daripada tidak ada keputusan," ujar JK.

3. Krisis ekonomi di masa lampau harus jadi pelajaran

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Selasa (21/4/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Ia menuturkan, krisis ekonomi merupakan fenomena yang selalu terjadi secara siklus. Namun, dalam banyak kasus, gejolak ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya krisis politik.

JK mencontohkan sejumlah peristiwa dalam sejarah Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kondisi ekonomi yang memburuk ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Situasi tersebut kemudian diikuti gejolak politik yang berujung pada perubahan kepemimpinan nasional.

Hal serupa, kata dia, juga terjadi pada masa Presiden Soeharto. Krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia pada 1997 berkembang menjadi krisis politik yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1998.

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, JK menilai, pemerintah perlu terus belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar mampu melakukan langkah antisipatif. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan pengawasan terhadap berbagai indikator ekonomi yang berpotensi memicu gejolak di masyarakat.

"Jadi pengalaman itu tentu banyak hal yang harus kita pelajari untuk mencegah krisis," kata dia.