Jakarta, IDN Times - Pengamat Energi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kelangkaan minyak goreng yang disoroti Presiden Prabowo Subianto tidak semata-mata dipicu praktik under-invoicing maupun transfer pricing.

Menurutnya, lonjakan serapan crude palm oil (CPO) untuk program biodiesel B40 di tengah produksi yang stagnan menjadi penyebab utama menyusutnya pasokan minyak goreng di pasar domestik.

"Presiden menyoroti minyak goreng yang sempat hilang di pasar dan harganya membumbung tinggi. Menurut saya, perlu dicari apa akar persoalannya, sehingga tidak melulu terjebak pada isu under-invoicing dan transfer pricing," ujar Fabby kepada IDN Times, Sabtu (25/7/2026).

1. Permintaan biodiesel dan harga CPO jadi pemicu utama

Ilustrasi Biodiesel (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Fabby, ada dua faktor utama yang menyebabkan minyak goreng langka dan harganya melonjak. Pertama, kenaikan permintaan domestik terhadap CPO akibat program bahan bakar nabati (BBN). Kedua, kenaikan harga CPO dunia sejak 2023 setelah implementasi program B35 dan B40 yang membuat ekspor CPO dan produk turunannya semakin menguntungkan.

"Harga yang tinggi membuat hasrat pengusaha mengekspor CPO dan turunnya semakinbmembesar, karena menguntungkan," tegasnya.

2. Produksi stagnan, pasokan domestik tertekan

Peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Ia menjelaskan, persoalan tersebut diperparah oleh produksi CPO nasional yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, yakni hanya berada di kisaran 48 juta ton hingga 52 juta ton per tahun. Sementara itu, permintaan terus meningkat sehingga pasokan CPO untuk kebutuhan domestik semakin tertekan.

Fabby mencatat, kebutuhan CPO untuk minyak goreng domestik hanya sekitar 9 juta ton atau sekitar 20 PERSEN dari total produksi nasional. Adapun industri oleokimia menyerap sekitar 2,2 juta ton.

Sementara itu, program biodiesel B40 membutuhkan sekitar 15 juta ton hingga 16 juta ton CPO per tahun. Jika pemerintah menerapkan B50, kebutuhan CPO diperkirakan meningkat menjadi sekitar 18 juta ton hingga 19 juta ton per tahun.

"Peningkatan mandatori biodiesel menyebabkan alokasi CPO untuk biodiesel semakin besar sehingga pasokan CPO bagi industri minyak goreng berkurang," jelasnya.

3. Ekspor lebih menarik dibanding pasar domestik

Peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Di sisi lain, harga CPO global yang tinggi membuat produsen lebih memilih pasar ekspor dibanding memenuhi kebutuhan domestik karena menawarkan margin yang lebih besar.

Fabby menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan biodiesel. Meski program tersebut mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), manfaat penghematannya pada akhirnya dibayar masyarakat melalui kenaikan harga minyak goreng.

"Program biodiesel ini pada akhirnya memindahkan biaya penghematan impor BBM kepada kenaikan harga minyak goreng yang ditanggung para emak-emak dan konsumen minyak goreng lainnya," tegasnya.

Menurut Fabby, pemerintah perlu mengevaluasi keseimbangan antara kebijakan mandatori biodiesel, tata kelola ekspor CPO, dan pemenuhan kebutuhan minyak goreng domestik agar kelangkaan serta lonjakan harga tidak terus berulang.