Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyambangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (11/6/2026). Pertemuan itu membahas pengembangan sektor energi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
JK mengatakan, dia bersama Solihin Kalla berbicara cukup lama dengan Prabowo yang didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
"Saya dengan Solihin baru saja berbicara lama dengan Bapak Presiden, didampingi juga oleh Pak Sekneg dengan Pak Seskab untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi," kata JK kepada jurnalis usai bertemu Prabowo.
Menurut JK, pihaknya telah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.500 megawatt (MW) dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW melalui pembangunan PLTA serta pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
JK menjelaskan, kebutuhan energi akan terus meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5-6 persen hingga 8 persen. Karena itu, penguatan sektor energi dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen," ujar JK.
Selain membahas pengembangan energi, JK menyebut pembicaraan juga mencakup aspek bisnis dan investasi. Menurut dia, pembangunan proyek di sektor energi tersebut membutuhkan investasi puluhan triliun.
JK menyampaikan desain dan lokasi proyek telah tersedia, sehingga pembahasan saat ini tinggal menyangkut aspek teknis pelaksanaannya. Ia menambahkan, Presiden Prabowo mendukung agar rencana investasi tersebut segera direalisasikan.
"Tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu musti ada aspek bisnisnya, karena investasi. Investasi yang besar. Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira Rp60-70 triliun. Dan kita sanggup melaksanakan itu," kata dia.