Jokowi Mau RI Kurangi 'Hobi' Impor Kedelai

19 Sep 2022, 18:30 WIB

Ilustrasi pekerja mengolah kedelai untuk produksi tahu dan tempe (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan keinginan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yakni mengurangi ketergantungan impor kedelai di Indonesia.

Saat ini, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 2,4 juta ton per tahun. Akan tetapi produksi domestik tak mampu menutupi kebutuhan tersebut.

"Bapak Presiden ingin kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor. Karena dari hampir seluruh kebutuhan 2,4 (juta ton) itu produksi nasional turun terus," kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

1. Petani kedelai tak boleh merugi

Ilustrasi kedelai (IDN Times/Istimewa)

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, menurut Airlangga produksi petani lokal harus ditingkatkan. Caranya, memastikan produksi petani terserap dengan harga yang sesuai dengan kondisi pasar, sehingga petani tak rugi.

"Salah satu arahan beliau agar harganya dibuat agar petani tidak rugi. Untuk itu nanti ada penugasan kepada BUMN agar petani bisa memproduksi, itu di harga Rp10 ribu," ujar Airlangga.

2. BUMN dan Badan Pangan Nasional bakal serap dan distribusikan kedelai petani lokal

Ilustrasi Kedelai. (Dok.IDN Times)

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan nantinya Badan Pangan Nasional dan BUMN akan ditugaskan menyerap kedelai petani lokal.

Menurut Zulhas, di negara-negara lain, unsur pemerintahan memang selalu ditugaskan menyerap hasil panen petani lokal.

"Tadi arahan Bapak Presiden, nanti produk petani itu jangan disusahkan soal pemasaran, jadi petani ya produksi, produksi. Petani yang produksi, kalau produksinya banyak dibeli harga yang untung bisa oleh Badan Pangan Nasional atau BUMN dibeli. Kan di China begitu, Vietnam begitu, luar negeri begitu, Thailand begitu. Beras, jagung, kedelai, dibeli," ucap Zulhas.

Di saat panen raya, targetnya BUMN dan Badan Pangan Nasional bisa menyerap dan menyimpannya di penyimpanan dingin atau cold storage. Nantinya, hasil panen itu bisa didistribusikan ke daerah yang membutuhkan pasokan, atau diekspor.

"Kalau kita berlebih, kan bisa diekspor oleh Badan Pangan atau BUMN," tutur Zulhas.

3. Petani tak perlu lagi jual kedelai ke tengkulak

Ilustrasi kedelai. IDN Times / Auriga Agustina

Dengan adanya kepastian offtaker, harapannya petani tak perlu lagi menjual tengkulak, yang biasanya harganya di bawah harga pasar.

"Kita harap memutus rantai tadi itu lho, misalnya ada grosir, ada tengkulak lagi, ada pengecer, itu kan misalnya ayam kemarin kan pada protes sama kami berdua karena peternak ayam dibeli hanya Rp15.500 padahal di pasal Rp35.000. Jadi ada beda Rp20.000, ini kan rantainya panjang," ujar Zulhas.